Home Headline MKD Berikan Keleluasaan Penegak Hukum Terkait Kasus Ratna Sarumpaet 

MKD Berikan Keleluasaan Penegak Hukum Terkait Kasus Ratna Sarumpaet 

912
0
MKD Berikan Keleluasaan Penegak Hukum Terkait Kasus Ratna Sarumpaet 
***Pemeriksaan Sejumlah Anggota DPR RI
       Semarang, 12/10 (BeritaJateng.net) – Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memberikan keleluasaan aparat penegak hukum terkait pemeriksaan sejumlah anggota DPR RI atas kasus hoaks ratna sarumpaet. Saat ini MKD juga masih melakukan verifikasi laporan dugaan pelanggaran etik anggota DPR yang turut menyebarkan kabar bohong ihwal ratna sarumpaet
        “MKD memberikan ruang sebesar besarnya pada Institusi Penegak Hukum untuk melakukan proses pemeriksaan , kami tidak ada sedikitpun untuk menghalang halangi,” ungkap Wakil Ketua MKD DPR RI Syarifuddin Sudding, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Jajaran Polda Jawa Tengah dan Kejati Jateng di Gedung Borobudur Mapolda Jateng Kota Semarang Rabu (11/10) sore.
        Sudding mengaku MKD masih melakukan verifikasi untuk melihat apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. “Pihaknya akan menindaklanjuti untuk dibawa ke sidang pleno MKD namun jika tidak, mkd akan meminta pelapor untuk melengkapi terlebih dahulu,” imbuhnya.
        Politi partai Hanura ini juga menyebut jika proses verifikasi itu membutuhkan waktu 14 hari sambil melihat perkembangan hukum di kepolisian.
        Dirinya menegaskan, MKD memberikan keleluasaan aparat penegak hukum dan tidak akan menghalang-halangi. Jika ada anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka, MKD pun tidak akan melakukan intervensi.
         Sebelumnya, jaringan advokat penjaga NKRI (Japri) dan advokat pengawal konstitusi melaporkan empat anggota DPR ke MKD. Keempatnya ialah Fadli Zon, Fahri Hamzah, Mardani Ali Sera dan Rachel Maryam. Mereka dilaporkan atas dugaan menyebarkan hoaks terkait pemukulan dan penganiayaan Ratna Sarumpaet yang belakangan terbukti bohong. (NH/El)