Home Headline Meski Gelap, Sidang Gugatan Pabrik Semen Tetap Berlangsung

Meski Gelap, Sidang Gugatan Pabrik Semen Tetap Berlangsung

Suasana gelap dalam sidang lanjutan di PTUN Semarang

sidang

Semarang, 15/1 (BeritaJateng.net) – Sidang lanjutan gugatan atas pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Kamis, digelar dalam “kegelapan” menyusul padamnya listrik di sekitar daerah itu.

Minimnya jendela menyebabkan suasana di ruang sidang yang seluruh lampu penerangannya padam itu menjadi gelap Sidang gugatan yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Semen Indonesia tersebut mengagendakan pemeriksaan bukti yang diserahkan oleh masing-masing pihak.

Majelis hakim yang diketuai Susilowati Siahaan itu hanya dibantu dua lampu penerangan darurat untuk memeriksa bukti-bukti yang berwujud dokumen tersebut.

Butuh waktu hampir dua jam bagi majelis hakim yang berjumlah tiga orang untuk memeriksa bukti.

Usai pemeriksaan, Susilowati menyatakan penyerahan bukti-bukti oleh para pihak sudah cukup meski masih ada yang tertunda.

“Penggugat menyerahkan 26 bukti, tergugat 19 bukti dan tergugat intervensi 15 bukti,” katanya.

Pada sidang pekan depan, hakim masih memberi kesempatan para pihak yang berperkara itu untuk melengkapi bukti-bukti.

Selain itu, hakim juga meminta penggugat untuk menyiapkan saksi yang akan dihadirkan dalam sidang ini.

Sementara itu, Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Muhnur Satyahaprabu mengatakan dokumen yang diserahkan sebagai bukti tersebut di antaranya analisi kajian tentang kawasan karst, penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, serta peta karst.

“Di dokumen amdal dijelaskan kawasan karst yang masuk dalam wilayah eksplorasi pabrik semen,” katanya.

Adapun penasihat hukum PT Semen Indonesia Handarbeni Imam Arioso mengatakan dokumen bukti yang diserahkan dalam sidang kali ini di antaranya yakni dokumen penyusunan amdal.

“Dokumen amdal, bukti tentang keterlibatan masyarakat dalam penyusunannya,” katanya.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup bersama warga Kabupaten Rembang yang tinggal di sekitar proyek pabrik semen tersebut meminta PTUN membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bagi pabrik Semen Indonesia di Rembang.

Menurut Walhi, SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17/2012 tersebut bertentangan dengan sejumlah Undang-undang.

Beberapa aturan yang bertentangan dengan SK Gubernur tersebut antara lain Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, dan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW. (BJ15)