Home Lintas Jateng Meski Digugat Lagi, Pemkot Semarang Tetap akan Bongkar Pasar Kobong

Meski Digugat Lagi, Pemkot Semarang Tetap akan Bongkar Pasar Kobong

173
0
Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto meninjau kondisi pasar kobong.
       SEMARANG, 14/5 (BeritaJateng.net)  –  Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto menanggapi enteng atas gugatan demi gugatan yang dilayangan oleh sejumlah pedagang grosir ikan basah Pasar Rejomulyo atau Pasar Kobong.
       Meski Pemerintah Kota Semarang (Pemkot) Semarang telah menang atas upaya banding pedagang Pasar Rejomulyo di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya beberapa waktu lalu, namun saat ini kembali menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh Pedagang Ikan Pasar Rejomulyo.
        Pihak yang digugat adalah Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto. Gugatan tersebut dilayangkan karena dua pejabat tersebut dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.
        Gugatan diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang dan tercatat dalam nomor register 168/Pdt.G/2018/PN.SMG dan diterima pada 2 Mei lalu.
         “Biar saja. Lhawong aset Pemkot Semarang sendiri kok digugat. Mereka di situ kan nunut tempatnya. Aneh. Lagian, proses hukum di PT TUN Surabaya (Pemkot Semarang) sudah menang,” kata Kepala Dinas Perdagangan kota Semarang, Fajar Purwoto, Minggu (15/5).
        Dijelaskannya, dalam konteks Pasar Rejomulyo, tugas Dinas Perdagangan Kota Semarang hanya memindah pedagang. Sedangkan untuk melakukan pembongkaran pasar merupakan Tupoksi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
         “Karena merupakan aset daerah. Sehingga pedagang yang mau pindah dan menempati ya monggo. Tetapi bagi pedagang yang tdak mau menempati dan menolak ya monggo. Secepatnya akan kami edarkan surat pernyataan. Bila mereka mau segera menempati ya Alhamdulillah. Kalau tidak ya saya berikan ke orang lain yg membutuhkan,” katanya.
         Menurut Fajar, saat ini sudah banyak pedagang ikan basah yang mau menempati di Pasar Rejomulyo Baru. “Lagi pula saya harus bisa mengejar PAD. Jadi secepatnya akan kami buat surat edaran ke semua pedagang,” kata Fajar.
        Mengenai pemutusan jaringan listrik di Pasar Rejomulyo lama belum bisa dilakukan, lanjut Fajar, dikarenakan adanya status yang rancu. Pedagang memasang listrik berhubungan langsung dengan PLN. “Itu menyalahi aturan, karena tanpa sepengetahuan dinas perdagangan. Mereka sudah bekerjasama dengan PLN sejak sebelum saya menjabat (sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang). Sehingga pihak yang memiliki kewenangan memutus jaringan listrik di Pasar Rejomulyo lama harus PLN,” terangnya.
         Pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Kemungkinan nanti dari bidang aset akan melelangkan pembongkaran pasar tersebut. Pembongkaran pasar akan dilakukan di lokasi yang tidak bermasalah,” katanya.
         Pada prinsipnya, Pemkot Semarang, menyatakan tetap akan membongkar Pasar Rejomulyo atau Pasar Kobong. Pedagang grosir ikan basah diminta segera menempati bangunan baru yang telah disediakan pemerintah.
          Pada 3 Mei 2018 lalu, Pemkot Semarang kembali gagal melakukan pemutusan jaringan listrik di pasar grosir ikan basah terbesar nomor dua di Indonesia tersebut. Dinas Perdagangan Kota Semarang juga tidak menggubris apabila pedagang mengancam akan meninggalkan Kota Semarang dan pindah ke Sayung Demak.
          Sebelumnya, salah satu kuasa hukum pedagang Pasar Rejomulyo, Slamet Haryanto, mengatakan gugatan tersebut dilakukan karena pejabat Pemkot Semarang tersebut dianggap melawan hukum. Selama proses perencanaan pembangunan Pasar Rejomulyo Baru, Pemkot Semarang tidak melibatkan pedagang grosir ikan basah. Sehingga pembangunan yang dibangun menggunakan uang dari pajak rakyat ini tidak dilakukan dengan baik.  “Inti dari gugatan tersebut adalah, perbuatan Pemkot Semarang yang membangun pasar ikan baru tidak melibatkan pedagang,” katanya.
         Pemkot Semarang juga dianggap memaksa para pedagang untuk segera masuk ke pasar baru dengan sejumlah iming-iming dan ancaman. “Selain itu, Pemerintah telah melakukan penataan pedagang secara tidak profesional, tidak adil dan mengadu domba sehingga merugikan pedagang. Selain itu, pemerintah juga telah mengubah atau mengalihfungsikan beberapa bagian pasar maupun sarana prasarana pendukungnya dan berakibat merugikan pedagang,” terang Slamet. (EL)