Home Nasional Merasa Dipojokkan Dengan Audit BPK, Ahok Tantang Balik Ketua BPK Buktikan Asal...

Merasa Dipojokkan Dengan Audit BPK, Ahok Tantang Balik Ketua BPK Buktikan Asal Hartanya

711
Basuki Tjahja (Ahok)

Jakarta, 13/4/16 (BeritaJateng.net) – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok  tak terima dengan audit investigasi BPK terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, meski demikian Ahok enggan menggugat BPK ke pengadilan. Sikap ini merespons ucapan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz yang terbuka untuk menerima gugatan lewat pengadilan atas ketidakpuasan Ahok terhadap audit tersebut. Ahok pun menantang balik harry untuk membuktikan hartanya.

“Percuma, mau menggugatnya bagaimana? Dia Tuhan kok di Indonesia. Yang duduk di BPK berani tidak buktikan hartanya dari mana, katanya masuk Panama list,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/4).

Ahok menuduh BPK tak beres melakukan pekerjaannya. Ia menyebut BPK ngaco dalam audit investigasi yang diterbitkan.

Lembaran hasil audit kini menjadi salah satu dasar investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi pembelian lahan. Ahok dilaporkan dalam dugaan tersebut oleh DPRD DKI Jakarta dan pengamat perkotaan Amir Hamzah.

Menanggapi pernyataan Ahok yang menyebut BPK ngaco, Harry Azhar mempersilakan Ahok menggugat di pengadilan.

“Kalau ada ketidakpuasan terhadap pemeriksaan BPK, silahkan saja gugat kami di pengadilan,” ujar harry.

Harry menambahkan BPK juga tidak bisa meminta pendapat instansi yang bersangkutan di dalam audit tersebut karena pelaksanaan audit yang dilakukan demi undang-undang (pro justitia). Apalagi, jenis audit yang dilakukan adalah investigatif, bukan audit laporan keuangan biasa yang membutuhkan pendapat entitas yang diperiksa.

Kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta tahun 2014 yang menyatakan terdapat pelanggaran prosedur dan kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit seluas 36.410 meter persegi itu. Kerugian mencapai Rp 191,3 miliar dari total pembelian senilai Rp 755 miliar.

Di mana sebagian lahan yang dibeli Pemprov menggunakan harga NJOP zonasi Jalan Kiai Tapa seharga Rp 20,755 juta, sedangkan menurut BPK lokasi tersebut harusnya mengikuti harga NJOP Jalan Tomang Utara senilai Rp 7 juta.

Selain masalah pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, BPK juga menemukan adanya permasalahan pada kelebihan premi asuransi sebesar Rp 3,6 miliar dan biaya operasional pendidikan sebesar Rp 3,05 miliar. Selain itu, BPK juga menemukan pengawasan lemah pada pengadaan lahan di Mangga Dua seluas 30,88 hektare.(Bj50)