Home Nasional Mendongkrak Citra HAM Jokowi

Mendongkrak Citra HAM Jokowi

jokowi

LIPUTAN KHUSUS

Pandangan masyarakat ihwal penegakan hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah dalam bulan-bulan terakhir ini, yang tak sesuai dengan harapan khalayak, agaknya masih dapat diperbaiki di kemudian hari.

Sentimen negatif soal gambaran penegakan hak asasi manusia itu menyangkut keteguhan pemerintah untuk melaksanakan hukuman mati terhadap para pengedar narkoba yang menghancurkan prospek generasi muda.

Tampaknya ada dua hal yang harus dipisahkan dalam memandang inti persoalannya. Bahaya narkoba dan hukuman mati, bukanlah dua hal yang tak terpilah. Narkoba memang sangat berbahaya dan pengedarnya, apalagi bandarnya, harus dihukum seberat-beratnya.

Namun, hukuman yang seberat-beratnya, dalam perspektif penjahat, tidak selalu hukuman mati. Fakta historis menunjukkan bahwa hukuman mati tak pernah menjadi faktor yang membuat jera pelanggar hukum.

Menghukum mati para pengedar atau bandar narkoba tidak akan menghentikan peredaran narkoba. Sebetulnya, bandar narkoba tidak mungkin tertangkap basah oleh petugas karena di mana pun bandar selalu bekerja di belakang layar.

Bandar bekerja dari menara gading sehingga yang ditangkap petugas selalu orang-orang yang kekuasaannya di bawah sang bandar. Bandar narkoba tak akan pernah tersentuh oleh tangan-tangan hukum karena mereka berada dalam lapisan terdalam dari struktur perdagangan narkoba.

Menghukum mati para pengedar narkoba dengan argumen bahwa mereka sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda tentu sah-sah saja. Namun, argumen itu juga harus diikuti oleh pemikiran untuk menghukum mati juga para koruptor yang juga sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa.

Namun wacana menghukum mati koruptor belum menjadi bahan kajian awal pemerintah. Tapi perlukah menghukum mati koruptor? Jika citra penegakan hak asasi manusia hendak didongkrak, tak perlulah melakukan penghilangan nyawa terhadap penjahat sekaliber apapun.

Ahli filsafat etika Franz Magnis-Suseno mengatakan, hukuman mati secara prinsipil harus dihapus karena sejumlah alasan yang antara lain menyangkut fakta bahwa hukuman mati tak bisa dicanut setelah dilaksanakan.

Selalu ada kekhilafan manusiawi, termasuk di kalangan penegak hukum, yang salah dalam mengadili seseorang. Jika si pesakitan itu diberi hukuman seumur hidup, dia masih bisa dikoreksi, direhabilitasi ketika belakangan diketahui bahwa si pesakitan itu ternyat!a tak bersalah.

Bukan mustahil bahwa orang yang didakwa bandar narkoba karena diketahui membawa sejumlah narkoba ternyata adalah orang yang tak bersalah karena dia adalah korban yang namanya tercantum di bagasi yang berisi narkoba dalam proses perjalanan lintasnegara.

Hukuman mati, kata Magnis, yang sama saja dengan membunuh manusia adalah tindakan yang tidak termasuk wewenang manusia. Manusia tak menghadirkan eksistensi dan manusia tak berhak melenyapkan eksistensi manusiawi tersebut.

Keteguhan pemerintah untuk melaksanakan hukuman mati terhadap pelanggar undang-undang terkait narkoba telah mendapat sorotan tajam. Para pendukung Presiden Jokowi pun tak kurang kecewanya dengan pilihan untuk mengeksekusi para pelanggar undang-undang terkait narkoba tersebut.

Magnis menghendaki agar hukuman mati dicoret dari hukum pidana demi harga diri sebagai bangsa yang beradab. Jika saat ini Presiden Jokowi belum sanggup menerima tuntutan untuk menafikkan hukuman mati, masih ada waktu untuk menebus kebijakan mencabut nyawa manusia itu di tahun-tahun mendatang.

Jokowi tak perlu merasa berkecil hati untuk mengikuti jejak pendahulunya, dalam hal ini, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah mengabulkan grasi bagi pesakitan yang terancam hukuman mati karena pelanggaran atas kejahatan narkoba.

Jokowi akan mendapat respek yang semakin besar jika menjadi pemimpin pemaaf yang di tahun-tahun mendatang tak perlu lagi mengafirmasi hukuman mati terhadap kejahatan apapun. Hukuman seumur hidup yang dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan hukum yang berlaku akan mengubah karakter manusia pada penghujung umur.

Kebanyakan mereka yang menjalani hukuman seumur hidup, di saat menjalani masa-masa tua, akan menjadi sosok-sosok yang lebih religius. Fenomena ini tentu akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan menghabisi nyawa seseorang yang bersalah yang tak diberi kesempatan untuk berbenah diri.

Seperti kata Magnis, Pancasila telah mengisyarakat tentang imperatif atau keharusan bagi pengambil kebijakan untuk menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukuman mati jelas tak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pilihan politik Presiden Jokowi untuk menafikkan hukuman mati selama ini memang tak lepas dari tarik-ulur kekuatan politik dari elite-elite yang mengitarinya. Masalah-masalah etis seperti perkara hukuman mati memang tak bisa diputuskan berdasarkan suara mayoritas.

Artinya, Presiden Jokowi tak bisa mengambil keputusan ihwal hukuman mati ini berdasarkan pertimbangan politis yang berbasis pada jumlah suara. Ini perkara etis, yang mesti diputuskan berdasarkan pada pertimbangan hati nurani yang seringkali bertolak belakang dengan pertimbangan politis.

Elite-elite politik sering mengeksploitasi perkara etis ini menjadi komoditas politik sehingga kalkulasi politik lebih diutamakan. Jadi perkara hukuman mati ini masih akan menjadi pertaruhan citra penegakan hak asasi manusia dari pemerintah di tahun-tahun mendatang.

Yang perlu menjadi perhatian Presiden Jokowi di saat nyalinya muncul untuk menafikkan hukuman mati adalah memastikan bahwa sistem hukuman dan pemenjaraan dilakukan dengan ketegasan yang tak bisa ditawar-tawar.

Artinya, mereka yang dihukum seumur hidup harus menjalaninya dengan tidak terbuka baginya untuk melarikan diri atau menyogok petugas agar dapat menghirup udara bebas sebelum lepasnya hayat dikandung badan.(ant/BJ)