Mbah Makmun Merasa Dirugikan Tim Pembebasan Lahan Tol Semarang-Batang

Mbah Makmun Abdullah enggan pindah meski pembangunan tol sudah dimulai
            KENDAL, 18/5 (BeritaJateng.net) — Makmun, Abdullah, 75 Seorang kakek memilih bertahan dan enggan pindah dari rumahnya yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Batang. Kakek ini bahkan menolak uang ganti rugi karena luas tanah yang dimilikinya justru berkurang saat dihitung untuk ganti rugi.
            Makmun Abdullah, tetap beraktivitas di rumahnya di Desa Sambongsari RT 1 RW IV Kecamatan Weleri Kendal. Meskipun rumah di kanan kirinya sudah dibongkar untuk pembangunan jalan tol.
            Mbah Makmun sapaan akrabnya tetap bertahan dan enggan pindah. Bahkan jembatan layang untuk tol Semarang Batang sudah berdiri di sebelah rumahnya, kakek ini tetap memilih untuk menempati rumahnya.
             Mbah Makmun menolak pindah dan tidak menerima uang ganti rugi, karena proses pembayaran yang tidak sesuai. Luas tanah miliknya berkurang saat pengukuran untuk pembebasan lahan.
Mbah Makmun Abdullah enggan pindah meski pembangunan tol sudah dimulai
Mbah Makmun Abdullah enggan pindah meski pembangunan tol sudah dimulai.
             Berdasarkan sertifikat yang dimiliki luas tanah miliknya 300 meter persegi.  Tapi saat pengukuran untuk pembebasan lahan tol tanahnya hanya 260 meter persegi. “Jadi ganti rugi yang diberikan juga hanya untuk luasan 260 meter persegi,” katanya.
             Tidak hanya itu, luas bangunan juga berkurang hingga 20 meter persegi. Yang menjadi ganjalan justru tanah disebelah timur rumahnya menjadi bertambah. Pemilik rumah di sebelahnya sudah menerima ganti rugi dengan kelebihan tanah 30 meter persegi dan sudah pindah dari lokasi.
             “Sampai kapanpun saya tidak akan pindah dan tetap bertahan. Karena ada keganjalan saat pengukuran luas untuk pembebasan jalan tol. Di sertifikat jelas tertulis 300 meter persegi, lah kok di surat pernyataan pembayaran ganti rugi hanya 260 meter persegi saja,” tegasnya.
               Mbah Makmun sudah menanyakan hal tersebut ke perangkat desa terkait luas tanahnya yang berkurang. Namun jawaban dari pihak terkait, ia diminta mengajukan keberatan di pengadilan. Padahal nilai ganti rugi tidak dipermasalahkan yang dipertanyakan hanya luas tanahnya yang berkurang.
                Kakek ini tetap akan bertahan meski harus dibongkar paksa karena ia menilai ada ketidak adilan dalam pengukuran lahan dan merugikan dirinya.
              Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kendal Hery Faturahman memjelaskan luas tanah ditentukan batas tanah dan batas tanah bisa saja berubah. Sedangkan hasil ukur yang ditetapkan sesuai batas tanah yang dipetakan terakhir.  “Kami juga tidak tahu batas tanah dulu sampai mana sebab bisa saja berubah sehingga yang digunakan batas tanah sesuai peta tol, ” imbuhnya.
                Walau demikian,  pemilik bisa mengajukan permohonan pengukuran ulang dan hasilnya kemungkinan bisa berubah.  “Itu masalah teknis saja,  silahkan ajukan komplain ulang ke bagian teknik dan bisa saja hasilnya berubah nanti kita berkas-berkasnya dulu,” paparnya. (sty/el)

Tulis Komentar Pertama