Masyarakat Khawatir Migrasi Jamkesmaskot Ke BPJS Bermasalah

Rumah sakit terpaksa memulangkan pasien DBD karena ruangan penuh.
            SEMARANG, 24/8 (BeritaJateng.net) – Saat ini tercatat sedikitnya ada 143.849 warga miskin di Kota Semarang yang masuk dalam data base Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota (Jamkesmaskot) di Semarang. Sejumlah elemen masyarakat merasa khawatir karena saat ini pemerintah sedang melakukan penataan kebijakan, bahwa warga yang masuk data base Jamkesmaskot akan dimigrasi ke layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara bertahap.
             Hal yang dikhawatirkan, selama proses migrasi dengan membutuhkan waktu cukup panjang, akan terjadi kesemrawutan teknis. Misalnya, pihak rumah sakit ataupun puskesmas tertentu tidak mau melayani masyarakat pengguna Jamkesmaskot, atau akses Jamkesmaskot ditutup.
             “Kami khawatir, masyarakat yang menggunakan layanan Jamkesmaskot ini ditutup aksesnya dengan alasan sedang dimigrasi ke BPJS Kesehatan,” kata Juru Bicara Forum Pengguna BPJS Kesehatan Jateng, Amrin Alfi Khair Wijayanto di Kompleks Balai Kota Semarang, Rabu (23/8).
             Padahal, masyarakat pengguna Jamkesmakot ini merupakan warga miskin yang masih berhak mendapat layanan kesehatan tersebut. “Jika Jamkesmaskot tidak boleh, warga miskin ini berobatnya bagaimana? Itu yang kami khawatirkan dan perlu kami pertanyakan agar diberikan penjelasan,” katanya.
            Oleh sebab itu, sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Pengguna BPJS Kesehatan Jateng tersebut menyambangi Balai Kota Semarang untuk audiensi meminta penjelasan kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. “Kenapa kami khawatir, karena sebelumnya telah muncul wacana Jamkesmaskot ini dibekukan selama proses migrasi ke BPJS,” katanya.
           Dijelaskannya, saat ini ada sebanyak 143.849 warga miskin yang tercatat di Jamkesmaskot dengan menggunakan APBD Kota Semarang.
             “Dari jumlah itu, saat ini sudah didaftarkan sebanyak 50 ribu Jamkesmaskot untuk diintegrasikan ke BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk 2018 mendatang kurang lebih 100 ribu Jamkesmaskot akan diintegrasikan ke BPJS,” katanya.
               Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang menerima rombongan tersebut, menegaskan bahwa selama proses migrasi Jamkesmaskot menjadi BPJS, tidak ada pembekuan Jamkesmaskot. Sehingga masyarakat pengguna Jamkesmaskot diminta tidak perlu khawatir.
              “Apabila akses kesehatan tidak terlayani, silakan mengadu. Lapor ke saya,” kata Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi. (El)

Tulis Komentar Pertama