Home Headline Masyarakat Diimbau Waspadai Bencana

Masyarakat Diimbau Waspadai Bencana

SEMARANG, 29/11 (Beritajateng.net)-  Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto meminta pihak terkait dan masyarakat waspada menghadapi fenomena La Nina pada Desember 2021 hingga Januari 2022. Fenomena La Nina berupa peningkatan curah hujan disertai angin kencang tersebut berpotensi mendatangkan bencana hidrometeorologi. Diantaranya banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung.

Pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini mengungkapkan, fenomena La Nina telah berdampak pada cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Jateng akhir tahun ini. Curah hujan tinggi dan angin kencang mengakibatkan sejumlah kabupaten/kota dilanda bencana. Diantaranya banjir di Kota Semarang dan Pekalongan. Selain itu, ada deretan kejadian tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara hingga memunculkan korban jiwa.

Menurut Bambang, curah hujan yang tinggi masih harus diwaspadai hingga awal tahun depan. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

“Kami meminta masyarakat mewaspadai meningkatnya curah hujan belakangan ini. Terutama bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana. Dengan kewaspadaan yang tinggi, diharapkan dapat mencegah timbulnya korban dan kerugian jika bencana terjadi,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Semarang itu mengungkapkan, pada tahun 2020, La Nina menyebabkan curah hujan di Indonesia meningkat hingga 40 persen. Akibatnya, beberapa wilayah terendam banjir parah. Jawa Tengah selama ini juga dikenal sebagai daerah yang rawan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat Jawa Tengah menjadi wilayah yang paling banyak dilanda bencana alam. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, provinsi ini dilanda 3.693 kejadian bencana. Posisi selanjutnya ditempati Jawa Timur (2.319 kejadian), Jawa Barat (2.282 kejadian), Aceh (776 kejadian), dan Sulawesi Selatan (498 kejadian).

DPRD Jawa Tengah juga meminta Pemprov melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beserta pihak terkait terus mensosialisasikan kondisi cuaca terkini kepada masyarakat. Sistem peringatan dini atau early warning system dibutuhkan agar masyarakat selalu siaga. Hal itu misalnya dapat dilakukan dengan meminta masyarakat menjauh dari sungai saat hujan lebat, serta menghindari berada di dekat lereng yang rawan longsor.

“Saya juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana. Peran aktif itu dapat dilakukan mulai dari lingkungan masing-masing. Seperti selalu membuang sampah di tempatnya, melakukan pembersihan saluran air, menutup retakan tanah hingga memangkas dahan pohon yang lebat,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ini.

Dikatakan Bambang, Perda Provinsi Jawa Tengah No 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah lahir atas peran aktif DPRD Jawa Tengah dalam penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah. Perda tersebut menjadi payung hukum penanganan bencana di Jawa Tengah. Kebijakan implementasi penanggulangan bencana di Jawa Tengah mengacu pada UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Perda No 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Selain itu, peran aktif DPRD Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana diwujudkan melalui advokasi dan penguatan lembaga BPBD provinsi/kabupaten/kota atas dasar peraturan daerah.

DPRD Jawa Tengah juga berperan dalam pembahasan dan advokasi alokasi anggaran penanggulangan bencana, pendampingan dalam kegiatan lapangan BPBD di lokasi bencana, serta pemberian bantuan korban bencana. Selama ini BPBD merupakan mitra kerja Komisi E DPRD Jawa Tengah.

“Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan bergotong royong, saya yakin Jawa Tengah dapat lebih siap dalam pencegahan dan penanggulangan bencana,” ujarnya.

(ADV)