Home Hukum dan Kriminal Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi Batal Dieksekusi

Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi Batal Dieksekusi

Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi menolak dijemput tim eksekutor Kejari Kendal.

Semarang, 16/10 (BeritaJateng.net) – Usai melaksanakan ibadah haji, mantan Bupati Kendal, Siti Nurmarkesi, dijemput oleh tim ekskutor Kejari Kendal, Jumat (16/10) siang di ruang VIP Bandara Ahmad Yani Semarang. Sempat terjadi kericuhan karena Nurmakesi menolak dibawa tim hingga berakhir pada batalnya eksekusi penangkapan Nurmarkesi.

Penangkapan tersebut merupakan pelaksanaan atas putusan banding kasus korupsi penyaluran bantuan sosial (Bansos) bidang keagamaan Tahun 2010 di Kabupaten Kendal tahun 2010.

Dalam banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, putusan majelis hakim menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang memvonisnya tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan penjara.

Nurmarkesi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan subsidair Pasal 3 Jo 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Selain menguatkan putusan, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga memerintahkan agar Nurmarkesi ditahan. Pasalnya, pada proses penyidikan hingga putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, Nurmarkesi tidak ditahan.

Namun, saat tim Kejari Kendal akan melaksanakan putusan tersebut, Nurmarkesi diketahui menghilang. Ia pun kemudian dinyatakan buron.

Sementara itu, Pengacara Hukum terdakwa, Dani Sriyanto dan Nurmarkesi mengaku menolak menandatangani berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi lantaran perkaranya telah diregister Mahkamah Agung dengan nomor 2335. K/pid.sus/2015 tertanggal 10 September 2015, karenanya kewenangan beralih ke Mahkamah Agung.

“Untuk penahanan ini tidak memenuhi pasal 253 ayat 4 KUHAP : Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan Kasasi. Apabila terdakwa menolak putusan (196 ayat 3 huruf a KUHAP) dengan sendirinya putusan belum berkekuatan hukum tetap serta putusan belum dapat dieksekusi sampai menunggu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap,” ujar Dani.

Menurutnya, dalam pasal 28 ayat 1 KUHAP guna kepentingan pemeriksaan Kasasi, Hakim Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan utk paling lama 50 hari.

“Kesimpulannya, Perkara Nurmakesi belum berkekuatan hukum tetap dengan adanya akta kasasi dan penerimaan berkas perkara oleh MA dengan nomor Register perkara : 2335K/Pid.Sus/2015 maka kewenangan beralih ke Mahkamah Agung,” paparnya. (Bj06)

2 COMMENTS

  1. Kajati dan Asspidsus beserta tim penyidiknya adalah Penegak hukum yang konsisten memberantas Korupsi….Kalaupun sekarang lom ditahan…itukan hanya rencana yang tertunda aja…gak lama lagi kan pasti di Kemerdekaannya dirampas….mangnya Kak Siti tuh sapa….??? He3x…..Sabarrrr yaaa…….Xixixixixixi….

Comments are closed.