Home Kesehatan Mahal, Pulasara Jenazah di RS Soewondo Dikeluhkan

Mahal, Pulasara Jenazah di RS Soewondo Dikeluhkan

630
0
Jenazah TKI yang meninggal karena gempa di Tainan-Taiwan dipulangkan kekediamannya di Temanggung.
             KENDAL, 4/8 (BeritaJateng.net) – Biaya pulsara atau perawatan jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soewondo Kendal dikeluhkan warga. Sebab dinilai mahal dan diduga merupakan pungutan liar (pungli).
              Keluhan itu salah satunya di Arif Fajar Hidayat Hidayat, 35 warga Patebon. Ia mengaku dimintai uang sebesar Rp 750 ribu saat akan mengambil jenazah AS, kerabatnya.  “Katanya sebagai ganti biaya pemusalaraan atau perawatan jenazah,” keluhnya.
              Padahal pihak keluarga jenazah sebenarnya sudah menyelesaikan biaya perawatan di bagian kasir RS setempat. Meski sudah dijelaskan, namun petugas tetap meminta uang kepadanya di ruang jenazah.
               “Yang saya heran itu kenapa pembayarannya terpisah dengan bagian kasir. Harusnya kan jadi satu di kasir jadi transaksinya jelas. Selain itu ada jaminan pembayaran masuk sebagai pendapatan RS,” tuturnya.
               Selain itu tanda terima uang yang diberikan oleh petugas penjaga ruang jenazah  juga berbeda dengan bukti pembayaran yang ada di bagia kasir. Terlebih lagi, uang itu diminta saat diruang jenazah. Yakni saat keluarga hendak mengambil jenazah untuk dimakamkan.
              “Jadi terkesan tidak resmi. Seharusnya untuk rumah sakit yang pengelolaannya  keuangannya sudah terpadu sedianya bisa dijadikan satu dibagian kasir. Sehingga warga tidak lagi terbebani,” tandasnya.
               Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD dr Soewondo Kendal, Sri Mulyani mengaku tidak mengetahui adanya kasus tersebut. Perihal biaya pulasara, menurutnya sudah ada ketentuan Perda. Tapi Perda nomor berapa dan tentang apa, ia tidak menjelaskannya. “Yang jelas ada aturannya,” tuturnya.
              Perihal alasan kenapa biaya pulasara, pembayarannya tidak dijadikan satu di bagian Kasir RS, Mulyani mengaku tidak mengetahuinya. Begitupun perihal biaya Ambulans RS yang diberikan tarif dan tidak  memakai kuitansi, Sri Mulyani mengaku juga tidak mengetahuinya. “Gini aja, saya minta data pasien. Apakah pasien umum atau BPJS. Jadi kami bisa tahu titik masalahnya,”  timpalnya. (sty/el)