Home Lintas Jateng LSKP Sesalkan Sikap DPRD Demak Terkait Penolakan Audiensi PP N0 45 Th...

LSKP Sesalkan Sikap DPRD Demak Terkait Penolakan Audiensi PP N0 45 Th 2007

320
LSKP Sesalkan Sikap DPRD Demak Terkait Penolakan Audiensi PP N0 45 Th 2007

Demak, 4/8 (BeritaJateng.net) – Lembaga Study Kebijakan Publik ( LSKP ) Demak, menyayangkan sikap dari DPRD Demak, mengingat ditolaknya surat pengajuan permohonan audiensi terkait jabatan Sekertaris Desa (sekdes) yang diangkat menjadi PNS sesuai dengan PP No.45 Th 2007, padahal dalam surat permohonan tersebut sudah diagendakan pada tanggal 27 Juli kemarin, tetapi tanpa ada pemberitahuan sebelumnya secara sepihak dan dinyatakan tidak bisa dilaksanakan dengan alasan Ketua DPRD Demak sedang ada kegiatan lain.

“Yang kami sayangkan kenapa pemberitahuan terkait belum bisa diterimanya audiensi, kenapa baru kita sampai di gedung dewan baru ada pemberitahuan pembatalan,” tegas Rifai Direktur LSKP Demak.

Jika sesuai rencana pihaknya akan mengajukan beberapa persoalan seperti  masih adanya 97 lebih jumlah Sekdes yang diangkat menjadi PNS sesuai PP No 45 Th 2007. Mengingat sampai saat ini para Sekdes tersebut masih menduduki jabatannya di Desanya.

“Kedua kami juga menyoal terkait revisi perda no 1 th 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,” ucap Rifai.

Disisi lain, seperti di Kabupaten lain hampir semua kepala daerah sudah menjalankan penegakan aturan terkait PP N0. 45 Th 2007 tersebut dengan menarik Sekdes PNS yang kemudian ditugaskan ke Staf Kecamatan dan Pemda sesuai dengan pasal 6 ayat 3 PP N0 45 Th 2007,  formasi pengangkatan Sekdes menjadi PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan pada tiap Kecamatan dan dipasal 14 Sekdes yang diangkat menjadi PND berdasarkan PP tersebut dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekdes sekurang – kurangnya 6 tahun.

“Kalau dilihat dari penetapan pp ini di tahun 2007 dan sekarang sudah 2020 layak kiranya semua sekdes ditarik ke kecamatan maupun pemda, jadi sangat naif kalo ada pejabat daerah yang menyatakan tidak ada dasar hukumnya,” tutur Direktur LSKP Demak.

Dihadapan awak media, dirinya mengutarakan jika pihaknya tetap akan mengajukan permohonan audensi kepada  Ketua DPRD Demak, terkait persoalan Sekdes yang berstatus PNS, mengingat dalam hal ini pemerintah Desa lah yang dirugikan, pungkas Rifai. (BW/El)