Home Hukum dan Kriminal LSKP Jateng Desak Aparat Penegak Hukum Bongkar Mafia Proyek di Blora

LSKP Jateng Desak Aparat Penegak Hukum Bongkar Mafia Proyek di Blora

1196
LSKP Jateng Desak Aparat Penegak Hukum Bongkar Mafia Proyek di Blora

Blora, 23/12 (BeritaJateng.net) – Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Jateng mendesak aparat penegak hukum membongkar dugaan adanya mafia proyek di Kabupaten Blora.

“Kami berharap aparat hukum bisa membongkar dugaan permainan dan konspirasi dalam penguasaan,pemenangan dan pekerjaan proyek pembangunan di Blora,” kata Muhammad Rifai, Direktur LSKP Jateng, Minggu (23/12/2018).

Dalam pengamatan LSKP Jateng, pada tahun anggaean 2018 ini, Kabupaten Blora begitu getol melakukan pembangunan infrastruktur daerah.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, sejumlah pekerjaan pembangunan tersebut diduga sarat dengan permainan,pengkondisian dan monopoli.

“Ini bisa dilihat adanya 2 – 3 perusahaan jasa kontruksi, yang kami duga hanya dimiliki oleh satu orang saja, seperti PT Bangun Gumelar Jaya, CV Bangun Jaya dan CV Dwi Putri Mulya Jaya. Perusahaan tersebut diduga milik salah satu PNS guru di Blora. Modusnya diatas namakan anak dan istrinya,” ungkapnya.

Menurut Rifai, dalam pemenangan lelang diduga ada konspiratif antara perusahaan dan ULP (LPSE Kabupaten Blora). Hal itu dapat dilihat dari harga penawaran yang tidak lebih dari 2 persen. “Ada dugaan oknum PNS tersebut, orang dekat Bupati Blora,” ujarnya.

Adapun paket pekerjaan yang dimenangkan perusahaan – perusahaan milik salah satu oknum PNS tersebut, seperti peningkatan jalan Pilang – Menden senilai 20 milyar lebih yang dikerjakan oleh PT Bangun Gumelar Jaya.

Peningkatan jalan Sonokulon – Sambeng Prigi senilai 4 milyar dikerjakan oleh PT Bangun Gumelar Jaya. Paket pekerjaan peningkatan jalan Rowobungkul – Kemiri senilai 2 milyar lebih oleh CV Bangun Jaya.

Peningkatan jalan Sempu – Cungkup senilai 1 milyar lebih yang dikerjakan oleh CV Bangun Jaya. “Hasil investigasi kami , diduga hampir rata – rata proyek pembangunan infrastruktur di Blora di monopoli oleh elit politik dan birokrasinya,” tandasnya. (El)