Home Headline Lima Puluh Persen Lebih Kondisi Bangunan Madrasah di Kota Semarang Memprihatinkan

Lima Puluh Persen Lebih Kondisi Bangunan Madrasah di Kota Semarang Memprihatinkan

97
0

SEMARANG, 18/9 (Beritajateng.net) – Kondisi fisik bangunan Madrasah swasta di Kota Semarang sebagian besar memprihatinkan. Lebih 50 persen dari total 136 madrasah swasta membutuhkan renovasi, namun hampir seluruh madrasah tersebut saat ini tidak memiliki beaya perawatan gedung.

Kepala Kemenag Kota Semarang Muhammad Habib mengatakan dari total 136 madrasah di Kota Semarang, 75 diantaranya merupakan Madrasah Ibtidaiyah (MI), 34 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 27 Madrasah Aliyah (MA). Sementara untuk madrasah negeri ada satu MIN, dua MTSN, dan dua MAN.

“Sebagian besar kondisi bangunan madrasah swasta di bawah standar. Beberapa tahun ini ndak dapat bansos dari pemerintah. Kalau madrasah negeri ndak ada masalah untuk perawatannya,” kata Habib usai acara workshop penguatan implementasi kurikulum 2013 (K-13) revisi pada MA di Hotel Muria Kota Semarang, Sabtu (16/9).

Hadir di acara tersebut anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Nunung Sriyanto dan ratusan guru MA.

Salah satu kesulitanya adalah syarat harus berbadan hukum bagi penerima hibah bansos. Aturan itu tercantum dalam Pasal 298 Ayat 5 Huruf d UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Tanpa bantuan pemerintah, perawatan fisik bangunan madrasah swasta hanya berasal dari iuran mandiri wali murid yang jumlahnya tidak besar. Sementara untuk anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat hanya cukup untuk kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah.

Nominal BOS untuk MA sebesar Rp 1,2 juta/tahun per siswa, MTs Rp 900 ribu/tahun per siswa, dan MI 750 ribu/tahun per siswa. Minimnya anggaran juga membuat guru-guru madrasah swasta jarang memperoleh pelatihan peningkatan kompetensi.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto memetakan akar persoalan yang di alami madrasah adalah perbedaan regulasi antara madrasah dan sekolah yang berada di bawah Dinas pendidikan dan Kebudayaan. Meski keduanya sama-sama memiliki peran mencerdaskan anak bangsa namun memperoleh anggaran yang berbeda.

Maka dirinya akan mencoba untuk berkonsultasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian terkait anggaran keduanya. Tapi hal itu butuh proses yang cukup panjang karena harus mengubah regulasi. Sebagai solusi jangkan pendek, Yudi menyarankan madrasah lebih inovatif. Salah satunya dengan menggaet CSR dari BUMN.

“Semestinya sekolah dan madrasah tak dikotak-kotakan. Siapa bapaknya (instansi yang menaungi) harusnya sama-sama memberikan hak dan kewajiban yang sama,” kata Politikus partai Gerindra ini.

Di sisi lain, Yudi mengharapkan ada sinergi dari pemerintah provinsi dan Kota Semarang untuk memajukan madrasah. Harus diakui, madrasah merupakan sekolah dengan ciri khusus pendidikan agama islam yang kuat. Hal ini dinilai sebagai salah satu benteng bagi geresai muda dari hal-hal negatif.

“Madrasah tak mengunggulkan nilai-nilai kognitif. Akhlak jadi prioritas, ini yang jadi pembeda dengan sekolah lainya,” ucap Yudi.

Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Kemenag Kota Semarang, Asikin menjelaskan perawatan bangunan madrasah sejauh ini hanya mengandalkan kelihaian kepala madrasah. Jika mereka memiliki jaringan di pemerintahan maka biasanya kondisi madrasah lebih terawat. Sementara bagi yang tidak memiliki jaringan di pemerintahan, biasanya akan kesulitan.

(NK)