Home Lintas Jateng Lembaga Donor Hentikan Bantuan Dana Penanganan AIDS

Lembaga Donor Hentikan Bantuan Dana Penanganan AIDS

Solo, 1/12 (BeritaJateng.Net) – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Surakarta, Jawa Tengah, terancam kehilangan sumber dana lantaran lembaga donor telah menghentikan pemberian bantuan untuk penanganan HIV/AIDS.

Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta diharapkan bisa memberikan anggaran operasional penanganan HIV/AIDS yang dilakukan lembaga tersebut pada tahun 2015, kata pengelola program KPA Tommy Prawoto di sela “talk show” peringatan Hari AIDS Sedunia di Balai Kota Surakarta, Senin.

Lembaga donor Global Fund (GF), kata dia, mulai Juli 2015 akan menghentikan bantuan dana karena kerja sama telah berakhir.

Oleh karena itu, dia berharap Pemkot Surakarta bisa memberikan dukungan, terutama dalam hal pembiayaan pengobatan para penderita HIV/AIDS.

Ia menjelaskan bahwa GF adalah lembaga donor internasional yang menyalurkan bantuan hibah ke Indonesia untuk penanggulangan sejumlah penyakit, seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria.

Selama ini, kata dia, GF bersama pemerintah telah membiayai semua pengobatan penderita virus mematikan itu. Para penderita dibebaskan dari biaya pengobatan, yang rata-rata biayanya antara Rp600 ribu dan Rp1 juta per bulan untuk masing-masing penderita.

“Ya, tahun ini Pemkot Surakarta telah menganggarkan dana sekitar Rp100 juta untuk penanggulangan HIV/AIDS. Namun, dirasa kurang, pada tahun depan kami sudah mengajukan permohonan anggaran sekitar Rp300 juta,” katanya.

Tommy Prawoto menekankan, “Jika bantuan dari GF dihapus, penderita kemungkinan akan terbebani biaya pengobatan itu.” Ia menyebutkan penderita HIV/AIDS yang meninggal di eks Keresidenan Surakarta dan beberapa wilayah lain sebanyak 426 orang, terhitung sejak 2005 hingga akhir 2014.

Mereka, lanjut dia, berasal dari Solo (83 penderita), Karanganyar (71 orang), Sragen (64 orang), Sukoharjo (59 orang), Wonogiri (50 orang), Boyolali (40 orang), Klaten (24 orang), dan warga dari wilayah lain sebanyak 35 orang.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta Efi S. Pertiwi mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha mencari bantuan dana ke pemerintah pusat dan provinsi.

“Selama ini, dana pengobatan untuk penderita memang berasal dari pemerintah pusat. Namun, ada aturan baru yang mewajibkan pemerintah daerah juga ikut menyediakan anggaran. Kami akan mencoba menganggarkan 20 persen dari total penanganan kasus yang terjadi di Solo,” kata Efi. (ant/pri)