Home DPRD Kota Semarang Legislatif Minta Kaji Rencana Pemkot Gratiskan Sekolah Swasta

Legislatif Minta Kaji Rencana Pemkot Gratiskan Sekolah Swasta

488
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang

Semarang, 18/4 (BeritaJateng.net) – Kalangan legislatif Kota Semarang mengapresiasi langkah Pemkot Semarang, yang akan menggratiskan biaya pendidikan untuk tingkat SD dan SMP swasta, pada 2020. Tetapi mereka meminta hal itu dikaji terlebih dulu dengan melibatkan banyak pihak, agar pelaksanaannya bisa berjalan baik.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, menuturkan kajian itu penting mengingat tidak semua sekolah swasta memiliki standar yang sama, mungkin dari segi fasilitas serta hal-hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Hal inilah yang membedakan dengan sekolah negeri.

”Ada sekolah swasta yang menarik uang gedung dan SPP mahal, karena ditunjang fasilitas mumpuni. Di sisi lain, ada sekolah swasta yang uang gedung dan SPP terjangkau. Nah, apakah semua disamaratakan, digratiskan semua,” kata dia.

Menurutnya, bila digratiskan semua, dengan standar negeri, bisa jadi menurunkan kualitas sekolah swasta yang selama ini telah memiliki fasilitas yang lebih baik dibanding sekolah lain. Kemudian menghitung kemampuan APBD, apakah bisa menggratiskan seluruh biaya sekolah swasta. ”Kami masih menunggu pengajuan program tersebut dari pemerintah, untuk dibahas bersama-sama.

Bagaimana teknisnya, kami akan bantu membahasnya. Intinya, jangan sampai program itu justru membuat sekolah swasta dengan siswa dari kalangan mampu, justru menjadi kesulitan,” tambah Wiwin.

Paling memungkinkan yang bisa dilakukan pemkot, yakni menggratiskan seluruh siswa miskin. Hal itu sudah diberlakukan untuk sekolah- sekolah negeri. Siswa miskin mendapatkan prioritas utama untuk bisa masuk sekolah. Itu bisa dilakukan dengan memberikan beasiswa kepada siswa miskin yang sekolah di swasta.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono menuturkan, ada dua poin utama yang menurutnya bisa menjadi masukan. Pertama, tetap memberikan ruang kepada warga yang mampu untuk berkonstribusi. Kedua, saat sudah digratiskan, sekolah swasta tetap harus diperhatikan. Apakah masih bisa memenuhi kebutuhan operasional, dan tetap bisa mempertahankan kualitasnya.

”Pemerintah sangat memungkinkan menggratiskan seluruh biaya sekolah bagi warganya, baik yang di negeri maupun swasta. Apalagi pemerintah punya tanggung jawab untuk menjamin anak bisa sekolah. Namun, memang perlu dibuat aturan yang jelas, sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Gunawan Saptogiri menjelaskan, skema pembiayaan untuk sekolah swasta saat ini masih terus dikaji.

Dijelaskannya, gratis yang dimaksud yaitu biaya operasional yang semestinya dibebankan kepasa orang tua siswa kemudian dialih bebankan pada APBD dan APBN.

”Nanti akan dimatangkan dulu. Misalnya biaya sekolah termasuk biaya rutinitas rata-rata siswa berapa. Kalau ketemu indeksnya akan kami sampaikan. Terpenting sekolah itu memenuhi standar minimal, bagi sekolah yang mutunya bagus pasti masih diperlukan anggaran lain,” ujarnya.

Anggaran lain itu, bisa diperoleh melalui Corporate Social Responsibility (CSR), komite, paguyuban dan lain sebagainya. Dana yang dikumpulkan secara mandiri oleh sekolah itu sifatnya tidak mengikat. Pendataan sedang dilakukan hingga dua bulan ke depan. (El)