Home Lintas Jateng KSBSI : Banyak Pengusaha Belum Sejahterakan Buruh

KSBSI : Banyak Pengusaha Belum Sejahterakan Buruh

370
Slamet Machmudi
Slamet Machmudi
Slamet Machmudi

Kudus, 27/4 (Beritajateng.net) – Masih rendahnya kesadaran pengusaha atau pemberi kerja memberikan jaminan social kepada buruh, dikeluhkan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera  Indonesia (KSBSI) Kabupaten Kudus. Padahal, jaminan sosial sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap resiko kerja yang dialami oleh para buruh.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator KSBSI Kudus Slamet Machmudi melalui rilis yang dikirim kepada Beritajateng.net, Senin (27/4). Menurutnya, tidak jarang pelaku usaha berhitung untuk menjaminkan buruhnya dalam program Jaminan Sosial.

“Hal ini disebabkan buruh tidak dipandang sebagai aset perusahaan yang harusnya dilindungi. Buruh dinilai hanya kumpulan pencari kerja yang mudah didapat dan diberhentikan saat tidak lagi produktif,” jelasnya.

Jaminan sosial bagi buruh, lanjutnya, hingga kini masih menjadi problem sosial yang masih terus diperjuangkan. Saat masih bernama Jamsostek hingga beralih menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menurutnya kondisi buruh belum sepenuhnya terjamin.

Peran BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan bagi buruh kecil yang berpenghasilan tak lebih dari UMK, dituliskan peran kedua lembaga jaminan sosial ini sangat diharapkan. Walau sejak kemunculannya pelayanan BPJS seringkali belum maksimal memenuhi kebutuhan dasar para buruh.

“KSBSI mendesak agar ketentuan PP 86 tahun 2013 tentang sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS segera dilaksanakan. Mulai sanksi administratif, denda, hingga tidak mendapatkan pelayanan publik wajib diterapkan sebagai bentuk pembinaan,” tegasnya.

Dalih ketidakmampuan pelaku usaha memberikan jaminan sosial terhadap buruh yang sering digunakan sebagai alasan, harus dibuktikan melalui audit keuangan perusahaan. Untuk itu, BPJS diharapkan lebih aktif mengoreksi pelayanan yang diberikan menyusul munculnya berbagai keluhan yang muncul untuk segera diperbaiki.

Dihubungi melalui sambungan telepon Slamet Machmudi mengatakan, beberapa perusahaan rokok besar tidak menyertakan buruhnya dalam program BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Terutama buruh borong dengan alasan pekerjaan dan penghasilan mereka tidak menentu.

“Harusnya semua buruh wajib disertakan dalam program BPJS, termasuk buruh outsourching,” pungkasnya. (BJ12)