Home Headline Kriminalisasi Terhadap BG, KPK Bisa Dipidanakan

Kriminalisasi Terhadap BG, KPK Bisa Dipidanakan

Komjen Budi Gunawan

komjen-budi-gunawan.jpg.jpeg

Semarang, 14/1 (BeritaJateng.net) – Terjadinya kriminalisasi terhadap calon Kapolri Komjen Budi Gunawan tak terlepas dari adanya cakar-cakaran di elit kepolisian, terutama dalam memperebutkan posisi orang nomor satu di lembaga tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Rabu. Akibat dari itu, lembaga sebesar Polri dengan gampang diobok-obok. Ironisnya, elit-elit Polri cenderung membiarkan institusi dan para patinya diadu domba dengan rekayasa kasus dan isu rekening gendut.

“KPK sudah melakukan rekayasa kasus, kriminalisasi, dan pembunuhan karakter pada Budi Gunawan (BG), Kasus BG seperti yang dipaparkan KPK adalah dugaan gratifikasi dan KPK mengaku sudah punya dua alat bukti. Ironisnya, tersangka dalam kasus ini hanya satu, yakni BG. Padahal dalam kasus gratifikasi sedikit harus ada dua tersangka, penyuap dan pihak yang disuap. Pertanyaannya, siapa penyuapnya, kenapa tidak diungkap KPK sebagai tersangka,” ujar Neta S Pane.

Menurut Neta, hal ini sangat aneh jika dalam kasus gratifikasi, KPK hanya menyebutkan satu nama
tersangka. Disinilah kejahatan yang dilakukan komisioner KPK. Kejahatan dalam melakuan rekayasa kasus, manipulasi, dan kriminalisasi, fitnah dan pembunuhan karakter.

“Komisioner KPK bisa dikenakan tindak pidana, jika tidak mampu membuktikan tuduhannya. Komisioner KPK bisa dikenakan pasal berlapis KUHP. Yaitu Pasal 317 tentang fitnah, Pasal 318 merekayasa kasus, dan Pasal 220 tentang keterangan palsu,” tambah Neta.

Untuk itu lanjut Neta, KPK harus diaudit, apa alat bukti yang kata KPK mereka miliki. KPK tidak boleh
dibiarkan semena-mena dan tanpa kontrol dalam melakukan penegakan hukum. Untuk itu, Presiden harus segera membentuk tim independen agar bisa melakukan penyelidikan terhadap komisioner KPK atas dugaan
rekayasa kasus, manipulasi, dan kriminalisasi terhadap calon kapolri yang diusulkan Presiden.

“Pemerintah juga bisa mendorong dibentuknya tim etik independen untuk mengusut kebenaran dua alat bukti yang dikatakan komisioner KPK telah mereka miliki. Sehingga penegakan hukum dalam kasus BG benar benar
adil dan bukan atas pesanan pihak-pihak tertentu dalam menjegal BG menjadi Kapolri. (BJ)