Home News Update KPU Purworejo Sosialisasi Perppu Pilkada

KPU Purworejo Sosialisasi Perppu Pilkada

KPU
Purworejo, 21/1 (BeritaJateng.net) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puworejo, Jawa Tengah, menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada kepada berbagai pihak di daerah ini.
“Terutama kami sosialisasikan materi perppu agar pilkada pada 16 Desember bisa berlangsung lancar,” kata Ketua KPU Kabupaten Puworejo Dulrokhim di Purworejo, Rabu.
Mereka yang diundang KPU setempat untuk mengikuti sosialisasi perppu tersebut, antara lain para pengurus partai politik di daerah setempat, media massa, dan kepolisian.
Selain itu, para kepala satuan kerja perangkat daerah, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum Sekda Kabupaten Purworejo.
Ia mengemukakan pentingnya pemahaman berbagai pihak terkait dengan pilkada atas perppu itu.
Ia mengatakan tahapan proses pilkada di kawasan selatan Provinsi Jawa Tengah itu, akan segera dimulai, setelah DPR RI di Jakarta menyetujui perppu tersebut.
“Tahapan paling awal adalah pendaftaran bakal calon pada 26 Februari-3 Maret. Sebelumnya, kami harus mengumumkan sosialisasi pendaftaran bakal calon pada 31 Januari-25 Februari 2015,” katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan tentang salah satu hal terkait dengan pendaftaran bakal calon yang harus mengikuti uji publik.
“Bakal calon wajib mengikuti uji publik yang dilakukan oleh panitia uji publik. Panitia uji publik terdiri atas dua tokoh masyarakat, dua akademisi, dan satu dari KPU,” katanya.
Panitia uji publik, katanya, nantinya memberikan surat keterangan telah mengikuti uji publik kepada bakal calon yang dijadikan salah satu persyaratan pendafataran sebagai calon bupati.
“Hal baru lainnya, pemilihan kali ini tidak memilih pasangan calon, namun hanya memilih bupati saja, sedang wakil bupati dipilih oleh bupati terpilih. Untuk Purworejo karena penduduknya lebih dari 250 ribu orang, maka wakilnya dapat dua orang boleh dari PNS maupun non-PNS,” katanya. (ant/BJ)