Home News Update KPU Pekalongan Siapkan Jingle untuk Sosialisasi Pilkada

KPU Pekalongan Siapkan Jingle untuk Sosialisasi Pilkada

KPU

Pekalongan, 26/1 (BeritaJateng.net) – Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyiapkan “jingle” untuk menyosialisasikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang direncanakan dilaksanakan pada 16 Desember 2015.

“Kami akan membuat ‘jingle’ Pilkada 2015 sebagai salah satu media sosialisasi kepada masyarakat,” kata Ketua KPU Kota Pekalongan, Basir di Pekalongan, Senin.

Menurut dia, melalui iklan yang dibuat dalam bentuk lagu tersebut diharapkan masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya pada Pemilihan Wali Kota Pekalongan, Desember mendatang.

Selain sosialisasi, kata dia, KPU juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, antara lain, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terkait dengan anggaran pilkada. Selain itu, Ddinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) mengenai legalisasi ijazah dari bakal calon kepala daerah.

“Selanjutnya, kami juga berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil (Dindukcapil) tentang jumlah penduduk yang akan dipakai dalam syarat minimal dukungan bakal calon perseorangan, data penduduk potensial pemilih pilkada (DP4) yang akan digunakan sebagai salah satu bahan pemutakhiran daftar pemilih,” katanya.

Menurut dia, jumlah penduduk yang yang sudah berhak memilih pada pilkada itu diharapkan sudah diterima oleh KPU pada 2 Februari 2015.

“Kami telah menyusun draft tahapan pelaksanaan Pilkada Kota Pekalongan. Berdasarkan tahapan tersebut, sosialisasi masuk menjadi tahapan paling panjang sejak 1 Januari hingga 16 Desember mendatang,” katanya.

Ia mengatakan, KPU akan mulai membuka pendaftaran bakal calon Wali Kota Pekalongan dan uji publik pada Februari 2015.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, kata dia, semua bakal calon kepala daerah harus mengikuti uji publik.

“Uji publik menjadi sesuatu yang wajib dilalui bakal calon kepala daerah. Surat keterangan mengikuti uji publik itu harus dilampirkan pada saat pencalonan atau pendaftaran calon,” katanya. (ant/BJ)