Home News Update KPU Jatim Siap Gelar Pilkada Serentak

KPU Jatim Siap Gelar Pilkada Serentak

KPU

Surabaya, 15/1 (BeritaJateng.net) – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur siap menggelar pemilihan kepala daerah serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2015.

“Tidak ada masalah dan kami siap melaksanakan Pilkada serentak tahun ini,” ujar Komisioner KPU Jatim Choirul Anam kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, persiapan dari sisi anggaran serta sumber daya manusia sudah diantisipasi dan tinggal menjalankan sesuai instruksi yang diputuskan pemerintah pusat.

Hingga saat ini, ia mengatakan, pihaknya masih menunggu kepastian digelar atau tidaknya Pilkada serentak oleh DPR RI terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada.

“Ibarat pertandingan sepak bola, kami siap bermain dan tinggal menunggu peluit dari pusat,” kata mantan komisioner KPU Kota Surabaya tersebut.

Jika sudah ada kepastian, lanjut dia, KPU Jatim segera berkoordinasi dengan 16 KPU kabupaten/kota yang pada 2015 ini menggelar Pilkada memilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2015-2020.

Di provinsi ini, karena habisnya masa jabatan berbeda antara daerah satu dengan yang lain maka sembari menunggu Pilkada serentak akan diberlakukan Pj atau penjabat sementara di 16 daerah.

Ke-16 daerah tersebut yakni, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Trenggalek.

Kemudian, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Blitar serta Kota Surabaya.

Sesuai peraturan berlaku, seorang penjabat sementara yang menentukan adalah Gubernur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini menyiapkan 16 Pj kepala daerah.

“Sekarang sedang digodok nama-nama siapa yang diperintahkan untuk menjabat semetara, karena harus sesuai aturan berlaku,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi. Ia menjelaskan kriteria umum yang berhak menjadi penjabat kepala daerah adalah pegawai negeri sipil (PNS) eselon II, baik sebagai kepala biro, badan, dinas, maupun staf ahli dan badan koordinasi wilayah (Bakorwil).

Selain itu, tugas Pj kepala daerah juga bisa dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota setempat, khususnya bagi daerah yang kondisi politiknya kondusif. (ant/BJ)