Home News Update KPU Jamin Transparansi Seleksi Panitia Penyelenggara Pemilukada

KPU Jamin Transparansi Seleksi Panitia Penyelenggara Pemilukada

Semarang, 24/11 (BeritaJateng.net) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menjamin seleksi panitia penyelenggara pemilihan kepala daerah di setiap tingkatan berlangsung secara transparan.

“Kami betul-betul mencari dan menyeleksi sesuai persyaratan yang ditetapkan,” kata Ketua KPU Kota Semarang Henry Wahyono usai sosialisasi pilkada terhadap kaum marginal di Semarang, Senin.

Ia menjelaskan penyelenggara pilkada terbagi atas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemilihan suara (PPS) di tingkat kelurahan, dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Persyaratan yang harus dipenuhi, kata dia, antara lain belum pernah dua kali menjadi anggota KPPS, PPS, maupun PPK selama dua periode, serta tidak menjadi anggota partai politik (parpol).

“Termasuk tidak berafiliasi dengan pasangan calon. Sejauh ini, belum ada laporan yang masuk dari masyarakat terkait anggota yang terbukti tidak sesuai dengan persyaratan itu,” katanya.

Namun, Henry mengatakan tetap membuka jika ada masukan atau keberatan dari masyarakat, misalnya ada anggota KPPS, PPS, dan PPK yang pernah dua kali menjadi penyelenggara pilkada atau pemilu.

“Kalau yang mundur ada. Alasannya sakit, ada pula yang tidak bisa bertugas pada 9 Desember 2015 karena bekerja. Namun, yang diberhentikan karena melanggar persyaratan belum ada,” pungkasnya.

Anggota KPU Kota Semarang Divisi Hukum, Kampanye, dan Pencalonan Agus Suprihanto menambahkan perekrutan anggota KPPS, PPS, dan PPK dilakukan melalui koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat.

Ia mengatakan anggota KPPS, PPS, dan PPK berasal dari masyarakat yang berdomisili di lingkungan setempat sehingga monitoring atau langkah pengawasan dilakukan oleh masyarakat setempat.

“Sebelumnya, kami tetap berkoordinasi, seperti dengan tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, lurah, dan camat. Dalam pertemuan RT juga disampaikan untuk meminta masukan masyarakat,” katanya.

Kalau ada masyarakat yang mengetahui anggota KPPS, PPS, dan PPK yang pernah dua kali menjabat sebagai penyelenggara atau berafiliasi dengan pasangan calon, lanjut dia, silakan untuk melaporkan.

“Laporan bisa disampaikan kepada PPS, PPK, atau KPU Kota Semarang. Bisa juga lewat Panitia Pengawas (Panwas), panitia pengawas kecamatan (panwascam), atau panitia pengawas lapangan (PPL),” katanya.

Agus menyebutkan PPK beranggotakan lima orang di masing-masing kecamatan, PPS beranggotakan tiga orang di setiap kelurahan, dan KPPS beranggotakan sebanyak tujuh orang di setiap TPS. (Bj)