Home Nasional KPK Selamatkan Rp294 Triliun Sektor Pertambangan

KPK Selamatkan Rp294 Triliun Sektor Pertambangan

image

Semarang, 20/5 (BeritaJateng.net) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hingga 2014 telah melakukan upaya pencegahan korupsi di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan dengan menyelamatkan Rp294 triliun.

Hal ini disampaikan Plt. Wakil Ketua KPK, Johan Budi dalam rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia di Hotel Patra Jasa Semarang, Rabu (20/5) siang.

Menurut Johan, nominal yang diselamatkan tersebut, harusnya bisa lebih besar, apabila pendapatan di sektor itu dapat dioptimalkan.“Sebab faktanya, pendapatan Negara dari pajak Izin Usaha Pertambangan (IUP) Minerba juga terlihat sangat rendah,” katanya.

Berdasarkan data  Direktorat Jenderal Pajak  (2014), jumlah IUP yang diterbitkan sebanyak  10.922 izin, sedangkan pemegang IUP total mencapai 7.834. Sementara, dari semua pemegang  IUP  tersebut, yang memiliki Nomor Pokok Wajib  Pajak (NPWP) hanya 5.984 Wajib Pajak,  sedangkan sisanya 1.850 Wajib Pajak belum  memiliki NPWP. 

Lalu,  lanjutnya, dari  5.984  pemilik  NPWP  itu,  yang  telah  melapor  SPT  hanya  3.276, namun yang  benar-benar  membayar  pajak  hanya 2.304 Wajib Pajak. Pada lingkup pemerintah  provinsi, terutama  Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta  dan Jawa Timur, masih ditemukan  IUP  masih  berstatus  Non  Clear  and  Clear  (Non  CNC). Di  Provinsi  Jawa Tengah,  dari  275 IUP,  sebanyak 132 IUP  masih  berstatus  Non  CNC. 

Di  Yogyakarta, dari 15 dari 16 IUP, berstatus Non CNC. Di  Jawa Barat, dari 619 IUP, sebanyak 290 di antaranya berstatus Non  CNC, serta di Jawa Timur, sebanyak 150 dari  337 IUP, berstatus Non CNC. Selain  itu,  dari  tata  kelola  izin  pertambangan  ini,  persoalan  lain  yang  juga  mengemuka adalah  tidak tertagihnya  piutang  negara. 

Data  dari  Ditjen  Minerba  pada  2014,  jumlah piutang  di  empat  provinsi ini lebih  dari Rp.14 miliar  sepanjang 2011-2013. Rinciannya, dari Provinsi Jawa  Barat “menyumbang” piutang  sebesar  Rp. 9,3  miliar,  Jawa  Timur  sebesar  Rp. 3  miliar,  Jawa  Tengah  sebesar  Rp. 1,5 miliar  dan Yogyakarta sebesar  Rp. 268 juta.“Hal ini perlu menjadi perhatian KPK, terlebih angka tersebut bukanlah angka yang sedikit,” kata Johan. (BJ05)