Home DPRD Kota Semarang KPK Lakukan Pendampingan LHKPN di Lingkungan Pemkot dan DPRD Kota Semarang

KPK Lakukan Pendampingan LHKPN di Lingkungan Pemkot dan DPRD Kota Semarang

image

Semarang, 13/4 (BeritaJateng.net) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan kepada pejabat legislatif dan eksekutif dengan tajuk ‘sosialisasi asistensi pengisian laporan harta kekayaan Negara (LHKPN) bagi pejabat pemkot’ di Balaikota dan DPRD Kota Semarang, Senin siang.

Deputi Divisi Pencegahan Direktorat LHKPN KPK, Harun Hidayat mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang mengadakan road show sosialisasi dan asistensi ke kota-kota di Jawa Tengah, dan pada hari ini, Senin (13/4) kota Semarang jadi salah satu tempat sosialisasi.

Di kota semarang ini, lanjutnya, pejabat eksekutif dan legislative melalui proses assistensi pengumpulan laporan LHKPN di Balaikota dan DPRD kota Semarang, road show ini juga akan dilanjutkan ke kota lain seperti Demak, Boyolali, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kota Tegal dan kab. Tegal.

Menurutnya, asensi KPK sebagai upaya membantu mengerjakan pelaporan LHKPN untuk memenuhi kewajiban penyelenggara Negara. “Hari ini kita targetkan bisa mengumpulkan laporan. Namun bagi yang tidak hadir dan mengumpulkan hari ini, maka sesuai kesepakatan di beri toleransi selama seminggu,” ungkapnya.

Jika nantinya tidak di kumpulkan, lanjut Harun, maka sesuai Undang-undang akan ada sanksi administrasi, bahkan bisa juga mendapatkan sanksi mental seperti diunggah ke media masa bahwa ada anggota dewan yang belum melaporkan LHKPN sesuai batas waktu yang disepakati.

Harun menambahkan, kategori yang dilaporkan selain data pribadi dan keluarga juga harta kekayaan yakni berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak seperti, tanah bangunan, alat transportasi, tabungan uang tunai setara kas lainnya, utang piutang, emas atau batu mulia dan lain-lain.

Ia mengakui, di DPRD Kota Semarang banyak anggota dewan yang belum melaporkan LHKPN, padahal idealnya, dua bulan setelah dilantik dan sesaat sebelum mengakhiri jabatan, pejabat pemerintahan harus melaporkan harta kekayaan.

“Inilah menariknya LHKPN, ini self assessment (kejujuran dari masing-masing pengisi LHKPN), sehingga kami berharap peran aktif masyarakat untuk ikut membantu memantau para penyelenggara negara dilingkungannya. Jadi ketika ada yang tidak melaporkan harta kekayaan dengan jujur silahkan di laporkan ke kami,” ungkapnya.

Menurut Harun, fungsi kontrol juga menjadi tanggung jawab masyarakat, karena hasil LHKPN pun akan di umumkan di laman website KPK, sehingga masyarakat bisa ikut mengkontrol.

“Kewajiban penyelenggara negara ada dua melaporkan dan mengumumkan, jadi mengumumkan adalah kewajiban mereka juga. Jadi setelah di terbitkan oleh KPK, hasil LHKPN bisa di umumkan dengan di tempelkan di papan pengumuman, atau bisa melihat langsung di website kpk :acch.kpk@go.id, jadi setelah diumumkan, masyarakat bisa mengakses di situ, dan ikut mengawasi,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi menjelaskan bahwa LHKPN merupakan kewajiban pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaan sekecil apapun.

“Laporan hasil kekayaan di supervisser oleh KPK Divisi Pencegahan, karena rata-rata rekan-rekan (anggota Dewan, Red.) belum paham mengenai pengisian LHKPN,” paparnya.

Supriyadi mengakui banyak anggota DPRD kota Semarang yang belum melakukan pelaporan, bahkan banyak diantaranya yang belum memahami prosedur pelaporan LHKPN. “Tentunya anggota dewan butuh pendampingan dan asistensi untuk bisa melaporkan harta kekayaan yang selama ini belum dilaporkan, jadi ketika nanti ada perubahan atau angka-angka yang agak mencurigakan bisa di superviser oleh KPK,” katanya.

Menurut Supriyadi, pihaknya menyambut baik asistensi yang dilakukan KPK, karena dirasa selama ini banyak yang belum melaporkan harta kekayaan. “Seharusnya memang pejabat public di wajibkan untuk melaporkan kekayaan yang diperoleh sebelum hingga menjabat, jadi harus transparan agar tidak ada kecurigaan itu hasil korupsi atau yang dianggap menyimpang,” tuturnya. (BJ05)

Advertisements