Home Hukum dan Kriminal Benahi Sektor Pertambangan, KPK Galang GN Penyelamatan Sumber Daya Alam

Benahi Sektor Pertambangan, KPK Galang GN Penyelamatan Sumber Daya Alam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN- Penyelamatan SDA) Indonesia pada sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.
image
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN- Penyelamatan SDA) Indonesia pada sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.

Semarang, 20/5 (BeritaJateng.net) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN- Penyelamatan SDA) Indonesia pada sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan terkait empat provinsi, Jawa  Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

Dalam rapat yang berlangsung di Hotel Patra Jasa Jalan Sisingamangaraja, Candi Baru, Semarang, pada Rabu (20/5) dihadiri  Plt. Wakil  Ketua KPK  Johan  Budi  SP, empat gubernur dari  provinsi  tersebut, serta  perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.

Plt. Wakil Ketua Johan Budi menekankan, kegiatan ini merupakan upaya pencegahan yang terintegrasi agar dampak  positif  kian luas dirasakan masyarakat.

“Pencegahan harus dioptimalkan. Hingga 2014, upaya pencegahan yang dilakukan KPK telah menyelamatkan 294 triliun rupiah,”  katanya.

Karenanya, salah satu agenda utama dalam rapat  Monev  ini adalah paparan oleh pemerintah daerah atas kemajuan implementasi lima sasaran Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) pertambangan Minerba.

Atas sejumlah persoalan yang ada, Johan berharap sasara  kegiatan GN-SDA ini bisa tercapai, yakni membangun tata kelola sumber daya alam yang bersih dan sinergis di antara pemangku kepentingan, agar bisa dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Lima sasaran Rencana Aksi Korsup pertambangan Minerba itu adalah penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP), pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan Minerba, pelaksanaan pengawasan  produksi  pertambangan Minerba, pelaksanaan kewajiban pengolahan atau pemurnian hasil tambang Minerba, dan pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan atau pengapalan hasil tambang Minerba.

Sebelumnya, Nota Kesepakatan Bersama (NKB) atas Rencana Aksi Bersama Penyelamatan SDA Indonesia sektor pertambangan Minerba telah ditandatangani oleh Kementerian ESDM serta 23 kementerian dan lembaga negara terkait, juga para gubernur dari 34 provinsi, pada 19 Maret 2015 di Istana Negara.

Pada 3-4 Desember 2014 di Bali, telah pula dilaksanakan kick-off meeting pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) atas pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Pada acara ini, tercatat 19 propinsi telah menandatangani kesepakatan Korsup Minerba di daerahnya. Dengan NKB di Istana Negara, 19 Maret 2015, semua 34 propinsi telah bersama-sama berkomitmen menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pengelolaan pertambangan Minerba. (Bj05)