Home Headline KP2KKN Dorong KPK Lebih Berani Usut E-KTP

KP2KKN Dorong KPK Lebih Berani Usut E-KTP

323

SEMARANG, 8/3 (Beritajateng.net) – Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mendukung niatan KPK mengungkap nama-nama besar yang terlibat dalam perkara korupsi pengadaan KTP elektronik. Meskipun ada keraguan apakah KPK benar-benar berani menuntaskan jika ada pejabat berlatar belakang partai PDIP tersangkut kasus tersebut.

Koordinator Divisi Politik dan Anggaran KP2KKN Jateng, Roni Maryanto mengungkapkan keraguannya. Menurutnya, pimpinan KPK saat ini terlalu berhati-hati dan belum memiliki keberanian mengambil resiko sebagaimana pimpinan KPK sebelumnya.

“Membuka nama-nama besar, entah itu pejabat atau tokoh, adalah pintu masuk untuk menjerat semua pihak yang terbukti terlibat. Meski ada ketidakyakinan KPK akan menuntaskan tersangka lain yag dari partai merah (PDIP). Pasti ada dalih, perlu bukti-bukti lain dan akan ditunda,” kata Roni, Rabu (8/3).

Saat ditanyakan apakah menurutnya Gubernur Ganjar Pranowo bisa menjadi salah satu nama yang akan disebut dalam sidang dakwaan oleh KPK pada 9 Maret nanti? Mengingat Ganjar yang waktu itu menjabat sebagai Wakil ketua Komisi II DPR RI juga telah dipanggil KPK sebagai saksi. Roni menjawab, sebagai salah satu pimpinan komisi Ganjar jelas mengetahui proyek senilai Rp 6 triliun tersebut. Namun apakah Ganjar terlibat dalam kasus yang merugikan negara Rp 2 triliun itu, harus dilakukan pendalaman. Namun jika nantinya memang ada bukti kuat yang mengarah padanya, maka Roni meminta KPK berani meningkatkan status menjadi tersangka dan melakukan penyidikan.

Jika memang nantinya benar-benar terkait dan ditingkatkan statusnya, Roni menilai tak akan mempengaruhi pemerintahan di Pemprov Jateng. Menurutnya, sudah menjadi kebiasaan jika penyidikan menunggu masa jabatan seseorang purna lebih dulu. Alasan lain, ada wakil gubernur Heru Sudjatmoko, dan masa jabatan Ganjar-Heru tinggal 1,5 tahun lagi.

Selanjutnya, Roni meminta KPK menjadikan semua kesaksian di persidangan dijadikan bukti. “Pengakuan semua saksi di persidangan harus dicatat dan dijadikan bukti untuk dikembangkan. Karena ini korupsi berjamaah dan nominalnya besar,” ujarnya.

(NK)