Home Hukum dan Kriminal Kost Mewah Tak Bayar Pajak, Perda Hotel Perlu Direvisi

Kost Mewah Tak Bayar Pajak, Perda Hotel Perlu Direvisi

Agus Wuryanto
Agus Wuryanto
Agus Wuryanto

Semarang, 28/1 (BeritaJateng.net) – Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang nomor 13 tahun 2001 tentang pajak hotel yang didalamnya juga mencantumkan bisnis kost, dinilai Kabid Pajak Daerah Kota Semarang masih lemah. Akibatnya, pendapatan daerah dari sektor pajak bisnis kost kurang maksimal sehingga Perda tersebut perlu direvisi.

“Maraknya bisnis kost di Kota Semarang yang makin berkembang ternyata belum diimbangi dengan pemasukan bagi pendapatan pajak dari sektor ini. Meski sudah ada peraturan yang mengikatnya, namun kenyataan dilapangan masih terdapat celah bagi mereka yang bertujuan bisnis kost untuk menghindari dari kewajibannya membayar pajak daerah, ujar Kepala Bidang (Kabid) Pajak Daerah DPKAD kota Semarang Agus Wuryanto.

Menurutnya, saat ini pendapatan daerah dari sektor pajak kost memang belum tergarap maksimal, DPKAD mencatat baru sekitar 30 bisnis kost mewah yang terdata.

Bisnis kost mewah yang masuk dalam Perda kota Semarang nomor 13 tahun 2001 tentang pajak hotel diakui masih banyak memikiki kelemahan, seperti dipasal 3 ayat 3 huruf f dinyatakan, bagi warga yang memiliki usaha kost kurang dari 10 kamar mereka tidak termasuk dalam obyek pajak sehingga tidak berkewajiban membayar pajak.

Agus menjelaskan, hal inilah yang menjadi celah para pebisnis rumah kost untuk menghindari pajak dengan cara membangun kamar kost kurang dari 10 kamar, meski tarif yang dipatok lebih mahal karena memiliki fasilitas yang lengkap seperti CCTV, AC DLL.

Sementara itu, lanjutnya, banyak dari masyarakat yang menjadikan kost sebagai usaha sampingan tapi harus membayar pajak, karena memiliki lebih dari 10 kamar meskipun dengan tarif murah seperti kost yang di peruntukkan bagi buruh pabrik.

Agus mengaku dalam melakukan pendataan rumah kost pihaknya juga menemui berbagai kendala umumnya dari para pemilik kost.

“Mereka (pemilik kost, red.) memilih menghindar saat di data Dinas Pajak dengan alasan  berada diluarkota,” tuturnya.

Dengan kenyataan seperti ini, pihaknya berharap agar nantinya ada revisi mengenai Perda tersebut dengan memasukkan batas minimum tarif kost yang bisa ditarik pajak oleh Pemkot Semarang.

Agus menambahkan, upaya kerjasama dengan berbagai pihak seperti kelurahan, media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan di laksanakan pihaknya dalam waktu dekat agar diperoleh data yang valid terkait jumlah bisnis kost mewah di Semarang.

“Di 2015 ini, akan segera kami data kost mewah di Semarang, tentunya dengan bantuan berbagai pihak, seperti kelurahan, media serta LSM. Karena selama ini banyak penolakan dari pemilik kost saat kami akan mendata kost-kost tersebut,” katanya. (BJ05)