Home Lintas Jateng Korban KDRT Harus Berani Melapor 

Korban KDRT Harus Berani Melapor 

 

Semarang, 27/12 (BeritaJateng.net) – Anggota DPRD Kota Semarang Dyah Ratna Harimurti mendorong kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk tidak takut melapor ke pihak terkait.

“Selama ini, banyak perempuan yang menjadi korban KDRT takut melapor,” katanya, di sela kegiatan “Serap Aspirasi, Dialog Perempuan, dan Peringatan Hari Ibu”, di GOR Manunggal Jati Semarang, Minggu.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan banyak alasan perempuan korban KDRT enggan melapor, seperti ketakutan dicerai atau ditinggal suaminya dan ketakutan KDRT itu yang dianggap sebagai aib tersebar.

Padahal, kata dia, keengganan korban KDRT melapor justru membuat persoalan itu menjadi berlarut-larut tanpa ada solusi dan akan berdampak semakin merugikan perempuan karena mereka menjadi korban.

“Di Semarang ini, ada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni milik Pemerintah Kota Semarang, ada lembaga peduli perempuan, seperti LRC-KJHAM, dan sebagainya,” kata anggota Komisi D DPRD Kota Semarang itu.

Keberadaan lembaga-lembaga peduli perempuan itu, baik milik pemerintah atau bukan, lanjut dia, semestinya menjadi tempat “jujugan” atau perlindungan bagi perempuan, termasuk yang menjadi korban KDRT.

Detty, sapaan akrab Dyah mengingatkan KDRT merupakan persoalan yang diibaratkan fenomena gunung es, dalam artian kasus-kasus yang tidak terlihat bisa jadi lebih besar dari kasus yang sudah diketahui.

Maka dari itu, ia mengharapkan para perempuan untuk lebih berani melapor jika mengalami KDRT, baik fisik maupun psikis agar mendapatkan pendampingan dan solusi atas permasalahan yang dihadapinya.

“Saya pun terbuka untuk menerima keluhan atau laporan dari para korban KDRT. Banyak juga yang lapor ke saya, mungkin lebih nyaman, atau bagaimana. Silakan saja untuk melaporkan lewat saya,” katanya.

Menurut Detty, perempuan memang membutuhkan ruang khusus untuk membicarakan persoalan yang dihadapinya sehingga keberadaan kelompok peduli perempuan harus diaktifkan di tingkat RT dan RW.

“Jadi, saya juga mendorong ibu-ibu di tingkat RT dan RW ini untuk membantu perempuan di lingkungannya. Saya optimistis penangananan persoalan perempuan di Kota Semarang ke depan akan lebih baik,” katanya.

Apalagi, kata dia, Semarang akan memiliki wakil wali kota dari kaum perempuan, yakni Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) yang tentunya lebih peka dan peduli karena sama-sama merupakan kaum perempuan.

Sementara itu, Eko Rusanto, perwakilan dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) menyebutkan ada 177 korban kekerasan yang melapor, baik perempuan dan anak.

“Ya, memang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Semarang tertinggi. Mungkin karena di kota, jadi akses informasinya lebih mudah. Kalau di Jateng ada 477 kasus dengan 1.227 korban,” pungkasnya. (Bj)