Home Headline Konsolidasi BKK di Jateng Terkendala Dua BKK Bermasalah

Konsolidasi BKK di Jateng Terkendala Dua BKK Bermasalah

418

SEMARANG, 15/7 (Beritajateng.net) – Proses Konsolidasi (penggabungan) 29 Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah terkendala dengan kondisi dua BKK bermasalah yakni BKK Pringsurat Kab. Temanggung dan BKK Kab. Klaten.

Kondisi kedua BKK Pringsurat Temanggung dan Klaten saat ini berhenti beroperasi karena manajemen kedua lembaga keuangan yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov Jateng dan Pemkab Temanggung serta Klaten ini melakukan penyimpangan sehingga dana nasabah dari kedua BKK sebesar kurang lebih Rp. 130 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Direksi kedua BKK tersebut saat ini masih dalam proses hukum, sehingga nasabah tidak dapat mengambil dananya yang tersimpan.

Hal tersebut terungkap dalam Focus Grup Discussion (FGD) yang mengusung tema Perubahan Perda 4/2017 sebagai upaya penguatan kelembagaan PT BKK Jateng dan percepatan transformasi penguatan kelembagaan menjadi PT BKK Jateng (Perseroda) yang diselenggarakan di Yogyakarta, Selasa (14/7).

Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusriyanto minta agar proses konsolidasi BKK Jateng tidak menimbulkan masalah di kemudian hari namun justru menjadikan BKK di Jawa Tengah bisa tumbuh menjadi bank yang besar dan menjadi mitra masyarakat di bidang perekonomian, Disamping itu diharapkan bisa menghasilkan deviden yang signifikan bagi Pemprov Jateng.

“Konsolidasi BKK ini sudah ditunggu oleh masyarakat. Harapan kami tentu PT. BKK Jateng bisa menjadi bank yang besar dan bisa mengangkat perekonomian masyarakat serta menghasilkan deviden yang signifikan bagi pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Persoalan yang saat ini dihadapi, jelas politisi yang akrab disapa Krebo ini, adalah kondisi kesehatan masing masing BKK yang tidak sama. Ada yang sehat, kurang sehat dan sakit. Situasi tersebut tentu menjadikan konsolidasi menjadi tidak mudah. Saat ini konsolidasi akan dilaksanakan terhadap 27 BKK sementara dua BKK lainnya yakni Pringsurat dan Klaten akan ditinggal.

“Harus dikaji betul kondisi Pringsurat dan Klaten. Bagaimana menyelesaikan masalah kedua BKK tersebut. Tidak kalah pentingnya bagaimana kesehatan 27 BKK lainnya. Jangan jangan nanti ada lagi yang tidak sehat dan membebani lainnya,” katanya.

Penyelesaian masalah di kedua BKK tersebut saat ini belum menemui titik terang. Hal ini disebabkan banyaknya dana nasabah yang diselewengkan oleh para direksi kedua BKK ini. Selain itu mekanisme pengembalian dana nasabah juga belum berhasil ditetapkan oleh Pemprov Jateng dan Pemkab baik Temanggung maupun Klaten.

Anggota Pansus BKK dari Fraksi PDI Perjuangan Abang Baginda minta Pemprov Jateng hati hati dalam menyelesaikan pengembalian dana nasabah. Meningat peliknya persoalan penyelewengan dana di dua BKK ini maka dasar hukum pengembalian dana nasabah harus jelas terlebih dahulu jangan sampai menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

“Saya usul bagaimana kalau nasabah menggugat ke pengadilan dan kita tunggu keputusan pengadilan. Keputusan tersebut yang akan kita gunakan sebagai dasar pengembalian dana nasabah,” bebernya.

Ketua Pansus BKK Sumanto mengatakan, konsolidasi BKK di Jawa Tengah sebenarnya memiliki potensi menjadikan BKK sebagai bank besar mengingat saat ini memiliki total aset sebesar Rp. 2,3 triliun lebih. Dengan aset sebesar tersebut BKK hasil konsolidasi diyakini bisa setara dengan bank bank besar yang saat ini sudah berdiri bahkan termasuk dengan Bank Jateng.

“Potensi BKK ini jadi besar sangat terbuka. Namun demikian saya minta nanti segment pasarnya dibedakan dengan bank Jateng agar keduanya bisa tumbuh bersama,” urainya.

Sumanto yang juga menjabat Ketua Komisi B DPRD Jateng ini menegaskan, Pansus BKK akan bekerja dengan sangat hati hati mengingat kondisi 29 BKK yang ada kesehatannya tidak sama. Dua BKK Pringsurat dan Klaten yang di Perda 4/2017 termasuk yang akan dikonsolidasi diusulkan ditinggal sehingga harus merubah isi Perda tersebut.

“Perda 4/2017 sebenarnya baru berusia satu tahun tapi sudah harus dirubah mengingat kondisi dua BKK bermasalah. Jangan jangan nanti ada yang sakit lagi dan harus merubah perda lagi. Perda harusnya bisa berusia 5 tahun bahkan lebih tidak seperti ini baru satu tahun sudah ganti,” pungkasnya.

(ADV)