Home Nasional Konflik TNI-Polri Muncul Karena Kecemburuan

Konflik TNI-Polri Muncul Karena Kecemburuan

image
Ilustrasi

Purwokerto, 28/11 (Beritajateng.net) – Analis hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, Hibnu Nugroho, menilai konflik “grassroot” (tingkat bawah, red.) TNI dan Polri muncul karena faktor kecemburuan.

“Dalam undang-undang, kepolisian mempunyai kewenangan yang lebih luas. Dari aspek sosial ekonomi, kepolisian lebih ‘menjanjikan’ sehingga ada kecemburuan (dari tentara, red.) di dalam pelaksanaan tugas. Saya melihatnya seperti itu,” katanya, di Purwokerto, Jumat.

Dalam hukum militer, kata dia, hal itu ditengarai dengan adanya beberapa anggota TNI yang desersi karena tergoda terhadap dunia bebas.

“Militer kan lebih ketat, jadi tidak kuat iman menghadapi era kemajuan ekonomi yang seperti ini. Tentara ‘straight’ sekali, sedangkan polisi memiliki akses yang lebih luas dalam pencapaian ‘kesejahteraan’ sehingga terjadi gesekan-gesekan,” kata pengajar mata kuliah Hukum Militer di Fakultas Hukum Unsoed itu.

Ia mengatakan bahwa wacana pendidikan TNI-Polri yang akan disatukan kembali seperti halnya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) di waktu dulu tidak akan menyelesaikan masalah karena pendidikan tersebut untuk level pimpinan.

Menurut dia, jika ada penggabungan justru harus dari bawah karena permasalahan banyak terjadi di level bawah.

Lebih lanjut, Hibnu mengatakan bahwa saat ini di tubuh TNI, rasa loyal kepada atasan tergerus oleh faktor ekonomi.

“Jadi, memang ada pergeseran di mana kesejahteraan menjadi faktor utama. Artinya, kecemburuan antara atasan dan bawahan itu tinggi sekali sehingga jika ada suatu permasalahan gampang meledak, ketika seorang pemimpin TNI tidak bisa memberikan suatu rasa pengayoman yang tinggi,” katanya.

Ia mengatakan bahwa dalam tubuh TNI, pimpinan itu sebagai bapak, sebagai komandan, sebagai guru, dan sebagai pelindung.

“Ini yang kadang di tataran level bawah belum bisa diterima karena akibat perkembangan situasi ekonomi yang semakin cepat seperti sekarang,” katanya.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Hibnu mengatakan bahwa masalah kesejahteraan bagi anggota TNI perlu diperhatikan karena sosial ekonomi saat ini bergerak sangat cepat.

Selain itu, kata dia, tingkat komando juga perlu sedikit disesuaikan dengan perkembangan.

“‘Straight’ komando boleh, tetapi apakah tentara harus mengamankan komando terus, kan butuh makan, butuh ekspresi. Kalau ketat terus ya meledak,” katanya.

Dalam hal ini, kata dia, permasalah yang terjadi di level bawah akibat bawahan merasa seperti tidak ada “keadilan” saat melihat atasan sehingga mereka berontak.(ant/pj)