Home Nasional Komitmen Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK Gelar Pertemuan Tingkat ASEAN

Komitmen Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK Gelar Pertemuan Tingkat ASEAN

411

Semarang, 26/7 (BeritaJateng.net) – Sebagi bentuk komitmen dalam meningkatkan upaya perlindungan saksi dan korban kejahatan traficking dan terorisme, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar pertemuan tingkat ASEAN melalui The Second Annual Meeting of The ASEAN Network for Witness and Victim Protection. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 25-26 Juli di Kota Semarang dan dihadiri sedikitnya 7 delegasi negara ASEAN.

“Dihadiri oleh delegasi 7 negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja, dan Indonesia sendiri sebagai tuan rumah. Masing-masing delegasi menyampaikan program perlindungan saksi dan korban di masing-masing negara serta peluang kerjasama jaringan,” ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai.

Selain itu, juga dihadiri beberapa narasumber diantaranya Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Arie Dono, perwakilan JCLEC Gede Suardana dan Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani. Dalam paparannya, mereka menyampaikan materi terkait pengalaman Indonesia dalam penanganan korban traficking dan terorisme.

Dalam keterangan pers, Selasa (26/7), Abdul Haris menjelaskan, pertemuan tersebut menghasilkan 4 mandat, yakni membangun kapasitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban, membangun database dan panduan praktek perlindungan saksi dan korban dan memperkuat harmonisasi negara-negara anggota ASEAN serta menambah jaringan negara-negara ASEAN dalam perlindungan saksi dan korban.

Sementara, untuk poin yang ketiga, terkait harmonisasi dengan negara anggota ASEAN, lanjut Abdul Haris, selain melakukan kerjasama dan perlindungan langsung kepada saksi dan korban, juga penguatan sumber daya manusia melalui training-training, serta tidak kalah penting memperkuat kerangka hukum.

“Tentunya proses itu ada di internal negara tersebut. Dari pertemuan ini kita mengharapkan dasar hukum. Karena menyangkut kedaulatan negara lain, sepanjang dilakukan tanpa tekanan, itu tidak menimbulkan problem,” jelasnya.

Pihaknya juga membuat MoU berupa kerjasama dengan Dirjen Imigrasi. Pada isi MoU tersebut, secara khusus, Abdul menyebut akan memberikan fasilitas korban apabila akan pergi ke luar negeri. Hal itu, dikatakannya sangat penting. Sebab, Dirjen Imigrasi lebih mempunyai kewenangan dalam memberikan ijin.

“Isi MoU adalah ditujukan untuk memfasilitasi korban, khususnya dari Indonesia yang pergi ke luar negeri, dalam memperoleh hak-haknya. Disitulah menjadi sangat penting kerjasama Indonesia LPSK dengan Imigrasi. Karena merekalah yang punya kewenangan untuk memberikan ijin tinggal. Kadang-kadang tidak mudah ijin keluar lalu masuk kembali,” pungkasnya. (Bjt02)