Home Headline Komite IV DPD RI Gali Potensi Pendapatan Negara Diluar Pajak

Komite IV DPD RI Gali Potensi Pendapatan Negara Diluar Pajak

258

SEMARANG, 3/12 (Beritajateng.net) – Undang Undang no. 9 Tahun 2018 Tentang Pendapatan Negara Diluar Pajak sudah berlaku selama satu tahun. Namun demikian pelaksanaannya dinilai belum maksimal. Guna mencari masukan terkait pelaksanaan UU tersebut, Selasa (3/12) siang Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengadakan Rapat Kerja dengan jajaran Pemprov Jateng dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng.

Wakil Ketua II Komite IV DPD RI Casitha A Kathmandu mengungkapkan, Anggota Komite IV dibagi dua kelompok dengan agenda yang sama melakukan Raker di Semarang Jawa Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan penjelasan secara langsung terkait pelaksanaan UU no 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,” ungkapnya dalam sambutan pembukaan Raker di Aula Gedung Keuangan Negara Jalan Pemuda Semarang.

Politisi muda yang akrab disapa Sitha ini menjelaskan, masukan dan penjelasan secara langsung dari Pemprov Jateng dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Tengah juga termasuk hambatan yang dialami dalam penerapan UU tersebut.

“Bagaimana hambatan yang ditemui di lapangan dalam melaksanaan Undang Undang tersebut. Ini mengingat potensi pendapatan negara diluar pajak sangat besar,” jelasnya.

Lebih lanjut Sitha mengatakan, hasil dari Raker dengan Pemprov dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng ini akan dibuat rekomendasi kepada eksekutif.

“Terkait dengan implentasi yang ada di daerah akam kami tindaklanjuti dengan mengekskalasi di tingkat pusat,” katanya.

Sementara itu pimpinan Raker yang juga Wakil Ketua III komitte IV Novita Anakotta mengatakan, hambatan dalam pelaksanaan UU no 9/2018 ini adalah kurangnya sumberdaya manusia yang menjadi pelaksana lapangan.

“Hambatan yang disampaikan dalam Raker tadu adalah masalah kurangnya sumberdaya manusia di lapangan. Ini memang menjadi kendala tersendiri,” katanya.

Satu hal yang mengemuka dan menjadi konsen Anggota Komitr IV, tambah Novita, adalah terkait rencana kenaikan cukai rokok yang akan diberlakukan pada tahun 2020 mendatang.

“Satu yang disampaikan pak Gubernur (Ganjar Pranowo) dan akan kami laksanakan sebagai perwakilan daerah adalah masalah SKT (Sigaret Kretek Tangan) dengan kenaikan nol rupiah,” urainya

Sebelumnya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo minta kepada pemerintah pusat untuk tidak menaikkan cukai rokok kretek tangan sedangkan yang produk mesin dia tidak mempermasalahkannya.

“Yang SKT jangan naiklah, kalau lainnya silahkan dinaikkan,” katanya.

(NK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here