Home Headline Komisi C DPRD Jateng Study Banding ke Kalbar

Komisi C DPRD Jateng Study Banding ke Kalbar

282
0

SEMARANG, 15/5 (beritajateng.net) – Sektor pajak khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) selama ini menjadi andalan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan sektor diluar pajak masih kecil kontribusinya.

Ketua Komisi C Asfirla Harisanto mengungkapkan, komisinya mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jateng bisa memiliki kinerja yang baik dan berkontribusi positif dalam peningkatan PAD.

“Kami tidak ingin bergantung pada sektor pajak saja. Bisa bisa nafas kita diukur dan setiap langkah kita ada spedometer untuk dihitung pajaknya,” ungkapnya saat memimpin studi banding pengelolaan BUMD di Pemprov Kalimantan Barat, Selasa (15/5).

Asfirla menjelaskan, saat ini BUMD yang memiliki kontribusi besar besar pada PAD adalah Bank Jateng dan BPR BKK. Setoran (deviden) Bank Jateng untuk PAD pada tahun 2017 sebesar Rp. 390 miliar, sementara BPR BKK di peringkat kedua sebesar Rp. 65 miliar.

“BUMD lain kontribusinya masih kecil,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Asfirla menyampaikan, BPR BKK di Jawa Tengah yang berjumlah 29 buah saat ini sedang dalam proses konsolidasi (merger) dan Perda terkait hal ini baru saja di paripurnakan di DPRD Jateng. Diharapkan BPR BKK akan menjadi bank yang besar mengikuti jejak saudara tuanya yakni Bank Jateng.

“Saat ini sedang berproses dan dalam koordinasi dengan OJK,” bebernya.

Asfirla menambahkan, BPR BKK saat ini sedang didorong untuk membeayai proses peralihan sistem pertanian padi dari menggunakan pupuk kimia menjadi organik. Penggunaan pjpuk organik ini digadang gadang mampu meningkatkan produktifitas padi dari sebanyak 3-5 ton perhektar ketika menggunakan pupuk kimia menjadi 8 -10 ton dengan kombinasi 50 persen pupuk kimia dan 50 persen organik serta bisa menjadi 20-30 ton perhektar ketika menggunakan pupuk organik sebanyak 100 persen.

“Beayanya akan dicover oleh BPR BKK. kalau tidak mampu masih ada saudara tuanya Bank Jateng yang juga siap,” bebernya.

Pj Asisten 1 Pemprov Kalimantan Barat Suherman mengharapkan, dari kunjungan Komisi C di Pemprov Kalimantan Barat bisa meningkatkan kerjasama dan proses belajar bagi kedua daerah dalam pengelolaan BUMD dan PAD.

“Kami tidak lebih baik dalam pengelolaan BUMD maupun PAD dibanding Jateng. Kami harap bisa saling belajar,” ungkapnya.

Suherman menjelaskan, Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas tiga kali lipat dari luas pulau Jawa ditambah Madura. Namun demikian provinsi Kalbar masih menggantungkan APBDnya dari DAU dan DAK dari pemerintah pusat.

“APBD kami sejumlah Rp. 5,3 triliun dengan PAD hanya sebanyak Rp. 1,79 triliun. Jadi kami sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat,” urainya.

Dari sisi pengelolaan BUMD, Direktur Teknik Perusda Aneka Usaha Ali Asmadi mengatakan, beberapa usaha di pemprov Kalbar dikelola oleh Perusda Aneka Usaha. Perusda ini mengelola beberapa kegiatan usaha seperti pengelolaan tambang pasir, pabrik pupuk organik dan jasa transportasi.

“Dalam waktu dekat kami akan kelola usaha biji lada dan madu asli,” pungkasnya.

Study banding Komisi C dalam rangka pengelolaan BUMD dan PAD di Provinsi Kalimantan Barat juga diikuti oleh jajaran BUMD Provinsi Jateng seperti Bank Jateng, BPR BKK, PT. SPJT, SPHC, PDAB, Jamkrida, PRPP, Biro Perekonomian dan BPPD.

(NK)