Home Headline Koalisi Desak Presiden Hentikan Kriminalisisasi KPK

Koalisi Desak Presiden Hentikan Kriminalisisasi KPK

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

Jakarta, 19/2 (BeritaJateng.net) – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil tindakan yang jelas dan terang benderang dengan menghentikan semua proses kriminalisasi yang terus menerus terjadi terhadap KPK.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson F Juntho di Jakarta, Kamis mengatakan, presiden terlihat masih menutup mata dengan fakta bahwa kepolisian terus menerus melakukan pembangkangan terhadap arahan presiden.

Menurut dia, penyelamatan terhadap kewibawaan presiden terutama adalah dengan menempatkan presiden sebagai komandan tertinggi di institusi kepolisian.

“Kepolisian harus mematuhi dan melaksanakan arahan dari presiden,” katanya.

Koalisi tersebut terdiri dari Tim Pembela KPK, YLBHI, LBH Jakarta, ICW, PSHK, Gusdurian, IMPARSIAL, LEIP, ILRC, KONTRAS, WALHI, Kemitraan, TI Indonesia, Arus Pelangi, Change.org, Elsam, HRWG, PUKAT-UGM, PUSAKO-Unand, KRHN, Yappika, MAPPI FH UI, ILR,Forum Advokat Pengawal Konstitusi (FAKSI).

Emerson juga menyatakan selain tidak sensitif terhadap gerakan pemberantasan korupsi, presiden juga tidak peka terhadap penghormatan atas hak asasi manusia.

Presiden, lanjutnya, telah mengabaikan rekomendasi Komnas HAM yang intinya menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan pelanggaran terhadap hukum acara dan “due process of law”.

Ia menambahkan pemberhentian pimpinan KPK menunjukkan bahwa presiden melakukan tindakan yang timpang (unequal treatment).

Presiden segera bersikap untuk kasus-kasus ‘biasa’ yang diduga dilakukan pimpinan KPK tetapi sama sekali tidak untuk kasus-kasus korupsi.

“Dengan demikian, komitmen pemberantasan korupsi Presiden Joko Widodo patut dipertanyakan,” tegasnya.

Di bagian lain, ia menyebutkan dalam pengajuan calon kapolri baru harus dititikberatkan pada penilaian terhadap aspek integritas dan bebas korupsi.

Dengan itu, pelibatan KPK dan PPATK menjadi sebuah keharusan.

Selanjutnya, memerintahkan pelaksana tugas, wewenang, dan tanggung jawab kapolri untuk melakukan pembenahan besar-besaran di tubuh kepolisian.

Langkah itu mesti ditindaklanjuti dengan mencopot semua aktor-aktor yang berperan dalam pelumpuhan KPK, terutama dengan mencopot dan menonaktifkan Kabareskrim Komjen (Pol) Budi Waseso.

“Mendorong Plt Pimpinan KPK agar melakukan deklarasi integritas dan deklarasi bebas konflik kepentingan terutama dalam kapasitasnya sebelum menjabat Plt. Pimpinan KPK, baik potensi konflik kepentingan terkait afiliasi politik, pekerjaan, bisnis, keluarga, dan sebagainya,” katanya.

Koalisi juga meminta KPK terus mengusut perkara Komjen (Pol) Budi Gunawan dan perkara-perkara korupsi lainnya. (ant/BJ)

Advertisements