Home Ekbis KNTI Kawal Desentralisasi Pengelolaan Sumber Saya Perikanan

KNTI Kawal Desentralisasi Pengelolaan Sumber Saya Perikanan

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Jakarta, 21/2 (BeritaJateng.net) – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengawal desentralisasi dalam aktivitas pengelolaan sumber daya perikanan di berbagai daerah agar terlaksanan dengan baik dan menyejahterakan nelayan bersama keluarganya.

“KNTI percaya bahwa salah satu buah reformasi yang harus dikawal keberhasilannya adalah mewujudkan desentralisasi pengelolaan sumber daya perikanan,” kata Ketua Bidang Penggalangan Partisipasi Publik KNTI Misbachul Munir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dia mengingatkan dalam perkembangannya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di bawah 12 mil berada di bawah wewenang gubernur.

Namun, lanjutnya, mengingat sistem lingkungan dan sosio-kultural di laut kerap tidak mengenal batas administratif, maka perlu diperkuat koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan hal yang sangat penting dalam mengawal desentralisasi.

Sebagaimana diberitakan, pembangunan sektor kemaritiman di Indonesia perlu melibatkan nelayan tradisional dalam posisi strategis sehingga tidak hanya didominasi para pengusaha perikanan berskala daerah yang ada di berbagai daerah.

“Selama ini, pengelolaan sumber daya alam dan strategis posisi ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) kepada swasta dan asing, sudah saatnya nelayan tradisional didorong partisipasinya untuk terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan agenda kerja Poros Maritim Dunia,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim.

Menurut Abdul Halim, sejauh ini nelayan tradisional kerap tidak mendapatkan manfaat atas strategisnya posisi geografis laut Indonesia.

Untuk itu, ujar dia, nelayan tradisional seharusnya mendapatkan jaminan dari pemerintah atas wilayah tangkapnya yang berdekatan dengan ALKI. “Ini akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan,” katanya.

Terkait agenda Poros Maritim Dunia, nelayan tradisional dinilai juga bisa dilibatkan dalam pengawasan atas tindak pidana atau kejahatan laut yang terjadi di ALKI.

Ia juga menginginkan pemerintah memperbaiki pelabuhan pangkalan pendaratan ikan serta sarana dan prasarananya, demikian pula dengan peningkatan kualitas layanannya.

Sementara itu, Ketua Umum KNTI M Riza Damanik mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus menyiapkan strategi partisipatif bagi nelayan agar sosialisasi berbagai kebijakan dapat berjalan lebih baik.

Ketum KNTI menilai berbagai kebijakan itu bila didukung dengan partisipasi masyarakat nelayan akan berdampak positif pada kesejahteraan.

Sebaliknya, menurut dia, jika nelayan tidak terlibat bahkan tersingkir dari proses pelaksanaan dan pengawasannya maka akan berdampak memburuknya kesejahteraan nelayan.

Sedangkan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mendukung kebijakan yang dikeluarkan KKP selama memiliki keberpihakan terhadap kalangan nelayan.

“HNSI mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah khususnya KKP selama itu masih berpihak kepada nelayan-nelayan kecil,” kata Ketua Umum HNSI Yussuf Solichien. (ant/BJ)