Home Headline Ketua DPRD Jateng: Kemendagri Lamban Evaluasi APBD Jateng 2021

Ketua DPRD Jateng: Kemendagri Lamban Evaluasi APBD Jateng 2021

119

SEMARANG, 21/11 (Beritajateng.net) – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sudah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng pada tanggal 14 Oktober 2020. Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah masih menunggu hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap RAPBD tersebut agar bisa disahkan.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusriyanto mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seharusnya Keputusan Menteri terkait hasil evaluasi RAPBD Provinsi sudah harus turun dalam waktu maksimal 15 hari sejak dokumen diterima. Namun sampai dengan tanggal 20 November Keputusan Menteri tersebut belum diterima.

“DPRD Jawa Tengah sudah memutuskan RAPBD 2021 tanggal 14 Oktober, sesuai PP 12/2019 harusnya paling lambat 15 hari sudah turun PPnya. Ini koq sudah sebulan lebih belum turun,” ungkapnya, Sabtu (21/11).

Bambang Krebo (Sapaan akrab Bambang Kusriyanto), menjelaskan, RAPBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 diputuskan dalam Rapat Paripurna lebih awal dari biasanya. Pada tahun tahun sebelumnya RAPBD diputuskan selalu mepet dengan tenggat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam PP 12/2019 yakni satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dimaksud.

“Biasanya selalu diputuskan dalam paripurna mepet tanggal 30 November,” katanya.

Keputusan mempercepat gedok RAPBD dari biasanya, jelas Krebo, dimaksudkan untuk memberi kesempatan agar beberapa item RAPBD yang terkait dengan bantuan keuangan untuk kabupaten/kota bisa dimasukkan dalam RAPBD kabupaten/kota.

“Selama ini ketika disahkan RAPBD kabupaten/kota selalu belum tercantum besaran dana yang berasal dari APBD Provinsi. Saya ingin ketika mereka memutuskan, hal ini sudah bisa masuk,” jelasnya.

Terkait dengan belum turunnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi RAPBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 ini, politisi PDI Perjuangan ini kawatir sama dengan tahun tahun sebelumnya yang tidak dapat dimasukkan dalam APBD kabupaten/kota sesuai dengan tenggat waktu yang disyaratkan.

“Saya berharap Keputusan Mendagri segera turun agar bisa dimasukkan dalam APBD kabupaten/kota. Ini kan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

(NK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 3 =