Home Kesehatan Ketua Dewan Serap Aspirasi Perawat Honorer Kendal 

Ketua Dewan Serap Aspirasi Perawat Honorer Kendal 

121
0
Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono saat menadi pembicara pada Seminar Keperawatan.
           KENDAL, 18/5 (BeritaJateng.net) — Para perawat honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perawat Honorer Indonesia (FKPHI) Kendal menuntut kenaikan upah. Pasalnya selama ini perawat honorer kurang mendapatkan perhatian, bahkan perbulan hanya menerima honor sekitar Rp 75-200 ribu perbulan.
               Demikian terungkap dalam Seminar Keperawatan Kendal  yang di gelar FKPHI Kendal di Pendopo Kendal. Makanya perawat meminta kepada Pemkab Kendal agar juga memberikan perhatian kepada perawat honorer seperti pada Guru dan Pegawai honorer yang mendapatkan tmabahan honor dari Pemkab.
            Ketua FKPHI Kendal, Saifullah Bariklana mengatakan Jumlah perawat se-Kendal ada sejumlah 1.105 orang. Sedangkan perawat honorer yang ada di Puskesmas sebanyak 169 orang. Sementara perawat honorer yang bekerja di Rumah Sakit Soewondo Kendal sebanyak 129 orang.
              “Kami heran sudah bertahun-tahun nasib perawat honorer tidak berubah. Jadi terkesan, kesejahteraan perawat honorer sangat minim, padahal semangat pengabdian membantu dan merawat pasien sama besarnya dengan para perawat yang sudah berstatus PNS,” kata Saifullah, (18/5).
              Lebih mengerikan menurutnya adalah nasib perawat honorer khususnya di Puskesmas. “Seperti saya yang menjadi perawat di Puskesmas Pembantu Sukorejo hanya menerima honor Rp 100  ribu. Padahal jarak dari rumah hingga tempatnya bekerja sejauh 25 kilometer,” katanya.
              Keluhan serupa dikatakan, Yustina Putroyuni, perawat honorer di Puskesmas Pageruyung. Ia mengaku sudah bekerja selama 10 tahun ini hanya mendapatkan honor Rp 75-100 ribu per bulan. “Bahkan malah kami tidak mendapatkan honor,” tuturnya.
                Nur Azizah, perawat Puskesmas Brangsong II  berharap perawat honorer mendapatkan kesejahteraan sama seperti guru honorer. Yakni mendapatkan tambahan honor dari pemkab Kendal. “Kalau bisa sebesar Rp 1 juta saja perbulan, kami ini sudah sangat bersyukur,” tuturnya.
                 Menanggapi aduan perawat honorer ini, Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono mengaku perbaikan kesejahteraan perawat honorer ini terganjal dengan regulasi dan aturan yang ada. Sejak adanya Peraturan Pemerintah (PP) 48 tahun 2016, pemerintah sudah tidak diperbolehkan mengangkat pegawai honorer.
             “Solusinya adalah dengan mengubah puskesmas dan rumah sakit daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga, bisa mengangkat pegawai sesuai kebutuhan tanpa harus terikat peraturan dengan pemerintah,” tandasnya.
            Tetapi demikian pihaknya akan memperjuangkan nasib perawat honorer. Minimal bisa meningkatkan honor bisa lebih baik. Pemerintah menurutnya mampu untuk menggaji perawat honorer ini.
             “Jika misalnya perawat honorer Puskesmas mendapatkan honor Rp 1 juta anggaran yang ada di Pemkab saya rasa masih bisa mencukupi. Kami usahakan di APBD Perubahan tahun ini semoga bisa,” imbuhnya. (sty/el)