Home Headline Kepala UPPD Kendal Keluhkan Besaran Insentif Penarikan Pajak

Kepala UPPD Kendal Keluhkan Besaran Insentif Penarikan Pajak

880
0

SEMARANG, 7/5 (Beritajateng.net) – Kepala UPPD Samsat Kabupaten Kendal Panji Kartiko mengeluhkan besaran insentif yang diberikan kepada pegawai Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) dan Samsat dalam upaya memperoleh pendapatan dari sektor pajak.

Panji mengungkapkan, besaran insentif diberikan dengan sistem flat bukan didasarkan pada prestasi atau kinerja yang diperoleh padahal irama kerja jajarannya sangat tinggi bahkan secara rutin ada penugasan diluar kantor serta lembur diluar jam kerja atau diluar hari kerja.

“Beberapa pegawai kami mengeluh dan minta untuk dipindah dari Samsat,” ungkapnya saat menerima kunjungan kerja Anggota Komisi C DPRD Jateng di Kantor UPPD samsat Kab Kendal, Senin (7/5).

Panji mencontohkan, insentif seorang kepala BPPD seperti dirinya selama ini sebesar Rp. 5 juta. Bisa dibayangkan berapa insentif yang diperoleh staf yang ada di kantor kami.

“Keluhan mereka, walaupun mendapatkan banyak setoran pajak, insentif yang diperoleh sama dengan yang setoran pajaknya kecil,” katanya.

Meski demikian, jajaran UPPD Samsat pada tahun 2017 yang lalu berhasil mendapatkan kinerja yang bagus dengan memperoleh setoran pajak sebesar Rp. 186,175 miliar dari target yang dibebankan sebesar Rp. 174,591 miliar.

Menanggapi keluhan Kepala UPPD Samsat Kab Kendal Panji Kartiko tersebut, Anggota Komisi C DPRD Jateng Muhammad Rodhi yang memimpin Anggota Komisi mengatakan, memahami keluhan soal insentif tersebut karena tugas yang dibebankan kepada pegawai UPPD sangat berat dan vital.

“Sudah selayaknya kalau insentive teman teman di UPPD ini disesuaikan dengan beban kerja mereka. Sebab dipundak mereka dibebankan pendapatan pokok Jawa Tengah dari sektor pajak,” bebernya.

Menurut Rodhi, keluhan tersebut bisa dipahami mengingat banyak program yang diterapkan oleh UPPD samsat Kendal dalam memenuhi target pendapatan dari sektor pajak yang dibebankan. Beberapa program yang dilaksanakan selain yang rutin di kantor Samsat adalah dilaksanakannya Samsat Keliling dan Samsat Siaga yang diproyeksikan untuk bersama Satlantas Polri dalam melaksanakan operasi lalu lintas.

“Motivasi petugas dari UPPD rata rata tidak sebagus ketika masih diterapkan sistem upah pungut. Saat ini motivasinya turun,” katanya.

Capaian pendapatan yang diperoleh UPPD Samsat Kabupaten Kendal memang cukup bagus karena selalu melampaui target yang dibebankan, namun tunggakan pajak yang terjadi di UPPD ini cukup tinggi yakni senilai Rp. 8 miliar lebih.

Oleh karena itu Anggota Komisi C Mustholih minta agar BPPD selaku pengelola pendapatan melakukan sensus kendaraan guna mengetahui apakah kendaraan yang dimaksud masih berada di Jateng serta bagaimana kondisinya.

“Jangan sampai kita masih saja menganggap sebagai piutang pajak ternyata kendaraannya sudah berpindah tangan ke daerah lain,” urainya.

Gagasan Sensus Kendaraan tersebut juga diamini oleh Anggota Komisi C lainnya Mifta Reza NP. Menurut Reza, manfaat sensus kendaraan sangat besar bagi BPPD agar data yang dimiliki valid.

“Soal teknis bisa melibatkan aparat perangkat desa yang ada. Bahkan bisa juga melibatkan Ketua RT. Hasilnya pasti akurat,” pungkasnya.

(NK)