Home Nasional Kementerian LHK Dorong Pembentukan Lembaga Sertifikasi SVLK 

Kementerian LHK Dorong Pembentukan Lembaga Sertifikasi SVLK 

P_20150901_094900

Semarang, 1/9 (BeritaJateng.net) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong dibentuknya lembaga-lembaga penyertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia.

“Penyertivikatan dilakukan oleh organisasi independent SVLK, yang jumlah baru ada sekitar 20 organisasi di Indonesia. Padahal obyek yang disertifikasi ada ribuan kayu, sehingga kita mendorong untuk penambahan lembaga penyertivikasi,” terang Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ida Bagus Putera Prathama.

Hal tersebut disampaikan saat sosialisasi Penanganan Perubahan Iklim dengan SVLK di Hotel Santika Premiere Semarang, Selasa (1/9).

Menurut Putera, kondisi hutan Indonesia mencapai 130 juta yang terdiri dari hutan milik perhutani, hutan rakyat dan hutan bahan produksi.

“Dengan jumlah hutan yang semakin hari semakin terbatas, kementerian LHK mengejar perolehan ekonomi namun tak lupa memikirkan tantangan pelestarian lingkungan dan hutan, salah satunya dengan penerapan sistem SVLK,” katanya.

SVLK, lanjutnya, merupakan salah satu upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi pembalakan liar, sekaligus memperbaiki tata kelola kehutanan di Indonesia yakni dengan penyertifikatan legalitas.

Sistem yang telah diberlakukan sejak Januari 2015 ini bertujuan untuk membatasi ilegal logging dan menekan kerusakan hutan sehingga emisi karbon bisa dikurangi.

“Kita akan ambil kebijakan sehingga makin banyak lembaga penyertifikatan indepent yang mengawasi seluruh perusahaan kayu. Sehingga kontribusi terhadap ekonomi jelas terukurnya, dan kelestarian lingkungan tetap terjaga,” tutur Putera.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto mengatakan, SVLK termasuk dalam kategori kegiatan Reduce Emision from Degradation dan Deforestation karena mengurangi kerusakan akibat aktivitas manusia dan kerusakan hutan akibat kegiatan non kehutanan.

“Selama ini SVLK hanya dipandang sebagai salah satu instrument penegakan hukum kehutanan, namun juga membantu mengatasi perubahan iklim sekitar 80 persen. Sehingga jika dilakukan secara efektif secara nasional maka penggunaan kayu ilegal dari hasil pembalakan liar akan terkikis dan dengan sendirinya akan berkurang,” tutupnya. (Bj05)