Home Lintas Jateng Kekurangan Guru SD, DPRD Demak Desak Pemerintah Buka Formasi CPNS

Kekurangan Guru SD, DPRD Demak Desak Pemerintah Buka Formasi CPNS

811
0
Komisi A DPRD Demak berkonsultasi kepada BKN di Jakarta, terkait kekurangan guru SD di Kabupaten Demak.

DEMAK, 7/12 (BeritaJateng.net) – Kekurangan guru PNS Sekolah Dasar, di Kabupaten Demak, Jateng menjadi fokus perhatian DPRD Demak, Jateng.

Ketua Komisi A DPRD Demak, Sunari, menyampaikan bahwa kebutuhan tenaga pendidik untuk sekolah dasar di Kabupaten Demak kurang lebih sebanyak 3800 guru.

Akan tetapi, kenyataan di lapangan, jumlah guru PNS yang mengajar di sekolah dasar tak lebih dari 2000 guru SD, sehingga Demak masih kekurangan ribuan guru PNS.

“Rata – rata di setiap SD hanya berisi 2 – 4 guru PNS saja. Jadi , kita masih butuh sebanyak 1800 PNS guru SD,” kata Sunari kepada Kompas.com , Rabu (6/12/2017).

Jumlah guru PNS tersebut akan terus berkurang, seiring banyaknya guru yang tengah memasuki masa pensiun. Sehingga kekurangan guru SD akan bertambah lagi.

“Guru PNS yang akan pensiun sebentar lagi, jumlahnya ratusan, ” ujarnya.

“Kami minta agar pemerintah segera membuka formasi CPNS untuk mengisi kekurangan guru PNS ini, ” tandasnya.

Untuk menutup kekurangan tenaga pengajar tersebut, maka diisi oleh GTT (Guru Tidak Tetap) , yang direkrut dari inisiatif komite sekolah dan kepala sekolah.

Mereka yang rata – rata masih berstatus sebagai guru honorer sekolah tersebut mendapatkan gaji antara Rp. 300.000 – Rp. 400.0000 per bulan.

“Honor mereka (GTT) masih dibawah UMK Demak. Bagimana ini, mosok mencerdaskan anak bangsa gajinya jauh di bawah buruh, ” sesalnya.

Menurutnya, pemerintah tengah gencar-gencarnya mengkampanyekan program peningkatkan mutu pendidikan nasional
yang berkualitas,dengan anggaran kurang lebih 21% dari APBN , namun ada faktor penting yang terabaikan yaitu kesejahteraan bagi tenaga pengajar khususnya honorer sekolah.

“Sekolah dasar merupakan pondasi dasar anak dalam pendidikan , sebelum nantinya anak didik melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah, atas sampai perguruan tinggi. Bagaimana para Guru Tidak Tetap (GTT ) ini bisa fokus mengajar dan membimbing siswanya bila tingkat kesejahteraannya masih seperti itu, ” kecam Sunari.

Dalam kondisi seperti ini, wajar saja jika kualitas pendidikaan di Indonesia masih dibawah Ethiopia dan Philipina, seperti dikutip dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Hasil dari konsultasi DPRD Demak, Jateng, kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Demak membuat anlisis beban kerja dan prioritas kebutuhan pegawai bersama dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK ) yaitu Bupati Demak, M Natsir untuk disampaikan ke BKN yang nantinya akan diteruskan kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB ).

“Sesuai informasi yang kami terima, dalam waktu dekat akan ada pengisian formasi PNS secara bertahap,” pungkasnya. (Bj/El)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here