Home Lintas Jateng Kekosongan Jabatan Wabup Kudus Mendesak Dicarikan Pengganti

Kekosongan Jabatan Wabup Kudus Mendesak Dicarikan Pengganti

567
0

image

Kudus, 27/7 (Beritajateng.net)-Sepeninggal Wakil Bupati Kudus H Abdul Hamid yang wafat pada Januari 2015 lalu, berbagai elemen masyarakat di Kudus mendesak segera dicarikan penggantinya. Masyarakat khawatir, kekosongan jabatan yang sudah enam bulan ini akan mengganggu fungsi pemerintahan, pembangunan terutama dalam hal pelayanan terhadap masyarakat.

Diantara yang berani melontarkan desakan tersebut yakni anggota DPRD Kudus dari partai PKS, Setya Budi Wibowo ditemui Beritajateng.net sela-sela Rapat Paripurna PAW politisi PDIP, Masmin. Dalam acara tersebut Masmin menggantikan Sunarto yang meninggal dunia akhir 2014 lalu karena sakit.

Menurut Setya Budi Nugroho atau biasa disapa Bowo, keberadaan wakil bupati sangat penting untuk membantu kinerja bupati mengawasi berbagai kegiatan Pemkab Kudus agar berjalan maksimal. Ketiadaan wabup akan berimbas padatnya agenda kegiatan bupati dan hal tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.

”Ini sudah setengah tahun jabatan wakil bupati kosong. Idealnya segera diisi,” katanya.

Seperti diketahui, Musthofa dan Abdul Hamid adalah pasangan bupati dan wakil bupati terpilih melalui pilkada yang digelar pada April 2013 lalu. Dan, sejak wabup meninggal dunia sampai saat sekarang belum ada greget untuk mengisi kekosongan kursi orang nomor dua ini untuk masa periode hingga tahun 2018.

Bowo yang duduk di jajaran Komisi A DPRD Kudus sudah berkomunikasi dengan pihak Kemendagri dan dorongan agar kekosongan posisi wabup segera diisi. Menurutnya soal pengusulan memang ada dua versi yakni diusulkan oleh parpol pengusung atau bupati mengusulkan dua nama ke DPRD.

”Terlepas dari mekanismenya, prinsipnya semakin cepat diisi semakin baik,” imbuhnya.

Desakan senada diungkapkan Gerakan Masyarakat Transformasi Kudus (Gemataku). Menurut Koordinator Gemataku, Slamet Machmudi melalui rilis yang dikirim kepada Beritajateng.net. Dalam rlisnya dituliskan, idealnya Pemkab dan DPRD Kudus memiliki inisiatif untuk mempercepat pengisian jabatan wabup yang sudah lama kosong.

Jika menyerah pada Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengisian jabatan wakil bupati yang tidak jelas kapan turunnya, lanjutnya, maka sama halnya membiarkan hak konstitusional masyarakat memiliki wakil bupati terampas.

“Keberadaan wakil bupati adalah amanat konstitusi dalam pemerintahan daerah. Itu mestinya yang jadi acuan utama,” tulisnya.

Slamet mengutip UU nomor 8 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. dapat dijadikan rujukan. Pada pasal 176 disebutkan pengisian wakil bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD kabupaten atau kota berdasarkan usulan parpol atau gabungan parpol pengusung.

Menurutnya, sampai saat ini ada beberapa kabupaten atau kota di Indonesia yang mengalami kekosongan wakil bupati dan berani melakukan terobosan. Kalau di Kudus terjadi keragu-raguan  justru akan menimbulkan kesan aroma transaksional.

”Intinya, kalau kekosongan wakil bupati tidak segera diisi hal tersebut sama saja dengan merampas hak konstitusi masyarakat,” tandasnya. (BJ12)