Home Headline Kejati Jateng Tahan Direktur PDAM Kudus

Kejati Jateng Tahan Direktur PDAM Kudus

289
Kejati Jateng Tahan Direktur PDAM Kudus

Semarang, 17/7 (BeritaJateng.net) – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Kamis (16/7), menahan Direktur PDAM Kudus, berinisial AH, atas kasus dugaan penyuapan pengangkatan dan penerimaan pegawai baru.

Penahanan dilakukan setelah AH ditetapkan sebagai tersangka dari hasil pengembangan kasus operasi tertangkap tangan, OTT tanggal 11 juni 2020, yang dilakukan kejaksaan negeri kudus terhadap seorang pegawai PDAM kudus.

“AH sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 27 Juni 2020 setelah operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kudus,“ ungkap Ketut Sumedana, Asisten Pidana Khusus Kejati Jateng, Kamis (16/7).

Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan Direktur PDAM Kudus berinisial AH. Dengan kawalan petugas kejaksaan dan polisi, AH pun langsung di gelandang ke mobil tahanan, untuk dititipkan di tahanan Polda Jawa Tengah.

Pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penahanan terhadap Direktur PDAM Kudus selama 20 hari ke depan, guna mempermudah pemeriksaan. Tersangka AH hanya diam saat di tanya sejumlah awak media.

“Tersangka berperan memerintahkan Plt pegawai dan pihak swasta untuk menyediakan uang dengan mencari dari pegawai yang diangkat dan dipromosikan termasuk pegawai honorer. Dari 27 pegawai, baru 16 orang yang mengakui menyerahkan uang, kisaran uang yang diserahkan antara Rp. 10 juta hingga Rp. 65 juta,” Jelas Ketut Sumedana.

Dalam kasus ini, ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni AH dan SO, serta T seorang pegawai pdam kudus yang ditangkap tangan oleh kejari kudus. Untuk tersangka T saat ini masih dirawat karena diketahui positif covid-19.

Selain menahan Direktur PDAM Kudus, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga menyita barang bukti pendukung seperti dokumen dan uang suap Rp. 65 juta dan masih terus melakukan penyelidikan terhadap pihak yang terlibat.

Ketut menyebut terdapat unsur pemaksaan dalam perkara tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 12e, 11, serta 5 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (Nh/El)