Home Hukum dan Kriminal Kejari Kudus Segera Limpahkan Berkas Perkara BPBD

Kejari Kudus Segera Limpahkan Berkas Perkara BPBD

image

Kudus, 1/12 (Beritajateng.net) – Kejaksaan Negeri Kudus, Jawa Tengah, segera melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyusul selesainya proses audit kerugian oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng.

“Saat ini proses audit dari BPKP Jateng memang sudah selesai. Hanya saja, kami belum menerima surat resminya dari instansi terkait karena proses diambil,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Amran Lakoni di Kudus, Senin.

Karena proses audit sudah selesai, kata dia, berita acara pemeriksaannya bisa dilimpahkan dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum.

Setelah surat dakwaan selesai dibuat, kata dia, tentunya bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Ia berharap, kasus tersebut secepatnya bisa dituntaskan sehingga kasus lainnya nantinya juga bisa ditindaklanjuti.

Audit kerugian negara oleh BPKP Jateng dinilai sejumlah pihak tergolong lama karena Kejari Kudus mengajukan audit kerugian negara ke BPKP Perwakilan Jateng sejak 9 Juni 2014.

Meskipun belum ada audit dari BPKP, Kejari Kudus menetapkan lima tersangka, yakni Sugiyanto, Sudiarso, Nur Kasian, Rudhy Maryanto dan Muslimin.

Dari kelima tersangka tersebut, empat di antaranya merupakan PNS di lingkungan Pemkab Kudus, sedangkan satunya merupakan rekanan BPBD.

Tiga tersangka, yakni Sugiyanto, Sudiarso, dan Nur Kasian ditahan lebih awal pada Selasa (7/10), sedangkan satu tersangka baru yang bernama Rudhy Maryanto ditahan Selasa (14/10) bersama dengan rekanan BPBD Kudus, Muslimin.

Sugiyanto pada saat bertugas di BPBD Kudus menempati jabatan Ketua Panitia Pengadaan, sedangkan Nur Kasian sebagai bendahara dan Sudiarso sebagai Kepala Pelaksana Harian BPBD Kudus serta Rudhy Maryanto hingga kini masih bertugas di BPBD Kudus menempati jabatan Kasi Kedaruratan dan Logistik.

Para tersangka diduga terlibat dugaan penyimpangan dana belanja kebutuhan logistik di BPBD Kudus tahun anggaran 2012 diperkirakan mencapai Rp600 juta.

Sementara jumlah dana yang terindikasi terjadi penyimpangan sekitar Rp193 juta dari total belanja secara keseluruhan.(ant/pj)