Home Ekbis Kejari dan BPJS Ketenagakerjaan Panggil Perusahaan Bandel 

Kejari dan BPJS Ketenagakerjaan Panggil Perusahaan Bandel 

171
0
Ex Karyawan PT Luxindo duduk-duduk menunggu kepastian pesangon perusahaan setelah mereka dirumahkan.
             Purbalingga, 5/12 (BeritaJateng.net) – Kejaksaan negeri (Kejari) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan KCP (Kantor Cabang Perintis) Purbalingga, Rabu (6/12) akan memanggil sejumlah perusahaan yang membandel dalam mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan yang dipanggil merupakan perusahaan yang wajib daftar, namun membandel belum mendaftarkan tenaga kerjanya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.
            “Kami telah berkoordinasi dengan pihak Kejari Purbalingga, Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker) Purbalingga, untuk memanggil pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan yang kami nilai masih membandel,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Purbalingga, Gunadi Hery Urando, Selasa (5/12) petang.
            Hery belum bersedia menyebut berapa jumlah perusahaan yang akan dipanggil ke Kejari Purbalingga. BPJS bersama Kejari menempuh langkah itu sebagai upaya memberikan kepastian perlindungan pada pemilik usaha dan pekerja agar mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. “Perusahaan yang kami panggil karena tidak mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Gunadi Hery Urando.
Menurut Hery, kejari telah diberikan amanat untuk memanggil perusahaan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Jika perusahaan tidak mengikutsertakan diri dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maka dianggap telah melakukan pelanggaran hukum,” katanya.
           Sebelumnya, lanjut Gunadi Hery, pihaknya telah mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan untuk menjadi peserta BPJS. Pihaknya juga telah memberikan sosialisasi program  BPJS Ketenagakerjaan. “Akan tetapi pemilik perusahaan tetap membandel dan belum mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
          Hery mengatakan, mekanisme pemanggilan merupakan pelaksanaan dari undang-undang. Jika perusahaan tetap membandel tentu akan dilakukan penindakan hukum setelah dikonsultasikan kembali pada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan surat kuasa khusus (SKK) pada Kejari. “Tindakan ini sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2001 dan merupakan bentuk keadilan terhadap para tenaga kerja,” katanya.
          Hery mengatakan, semua perusahaan atau unit usaha wajib menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan sebagai upaya mendapatkan kepastian perlindungan dan memenuhi hak tenaga kerjanya. “Hal itu menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikuti empat program wajib yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP),” kata Gunadi Hery.
            Gunadi Hery menambahkan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Bupati H. Tasdi SH MM juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/7783 tanggal 30 September 2016 tentang Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. “Melalui surat edaran tersebut, para pekerja di sektor formal maupun informal diharapkan semakin sadar dan bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, karena ada jaminannya,” tambah Gunadi Hery. (yit/El)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here