Home Ekbis Kebijakan Pembatasan Komoditi Perikanan Persiapan Hadapi MEA

Kebijakan Pembatasan Komoditi Perikanan Persiapan Hadapi MEA

Ilustrasi

Ilustrasi

Jakarta, 24/1 (Beritajateng.net) – Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membatasi beberapa komoditas perikanan seperti lobster, kepiting dan rajungan, dimaksudkan membantu persiapan pelaku usaha perikanan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“MEA sebentar lagi dan jangan sampai nelayan kita hanya menjadi objek saja,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam rilis KKP yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menteri Kelautan dan Perikanan pada Jumat (23/1) menemui perwakilan dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dinas Kelautan dan Perikanan NTB dan Kabupaten Lombok, serta DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) NTB.

Maksud kedatangan para perwakilan tersebut untuk memprotes kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015.

KKP telah memberlakukan Permen KP No.1/2015 untuk membatasi penangkapan dan perdagangan lobster, kepiting dan rajungan yang populasinya semakin menurun.

Berdasarkan Permen KP No.1/2015 tersebut, penangkapan lobster (Panulirus sp) dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas di atas 8 centimeter, kepiting (Scylla spp) dengan ukuran lebar karapas di atas 15 centimeter, dan rajungan (Portunus pelagicus spp) dengan ukuran lebar karapas di atas 10 centimeter.

Selain itu peraturan tersebut juga melarang penangkapan atas lobster, kepiting, dan rajungan dalam kondisi bertelur.

Menurut Susi, kebijakan pembatasan tersebut adalah guna memperbaiki stok perikanan di hulu sehingga nelayan nantinya bakal dapat mengambil manfaat serta dapat memperdagangkan komoditas seperti lobster yang dapat bersaing dengan pihak asing.

“Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) nelayan-nelayan harus dapat berdaulat di negeri sendiri agar dapat bersaing dengan pihak asing,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menteri menegaskan, pembatasan itu antara lain kalau lobster yang keluar dari Indonesia minimal harus memiliki berat 200 gram.

Hal itu, ujar dia, agar pendapatan nelayan meningkat serta negara juga dapat memperoleh keuntungan. “Saya harap nelayan-nelayan di NTB bisa memahami maksud dan niat saya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yussuf Solichien dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1) mengatakan, kebijakan pembatasan komoditas itu memiliki banyak kekurangan karena dinilai terlalu menggeneralisasi sebab di wilayah perairan Indonesia bagian timur masih terdapat banyak benih seperti lobster dan rajungan.

Ia memaparkan, bila sekarang beberapa komoditas tersebut dibatasi dan tidak dipanen maka akan habis oleh para predator seperti ikan besar padahal pasar di luar negeri untuk komoditas itu sangat besar.(ant/bj02)