Home Headline Kebijakan E-KTP Jadi Sorotan Disertasi Rukma Setyabudi

Kebijakan E-KTP Jadi Sorotan Disertasi Rukma Setyabudi

2160
0
Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rukma Setyabudi berhasil menyelesaikan ujian terbuka dan resmi menyandang gelar doktor.
**Sandang Gelar Doktor dengan Predikat Sangat Memuaskan
      Semarang, 31/8 (BeritaJateng.net) – Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rukma Setyabudi berhasil menjalani ujian terbuka dan mempertahankan disertasinya yang menyoroti tentang kebijakan KTP Elektronik dihadapan para pengujinya.
      Politikus PDI Perjuangan ini telah menyelesaikan disertasi berjudul Analisis Peran Aktor Kebijakan dan Jejaring Aktor Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan KTP-Elektronik di Kota Semarang.
       Meski harus menempuh waktu hingga 6 tahun 11 bulan 27 hari, Rukma dinyatakan lulus S3 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip dengan IPK 3,65, atau sangat memuaskan.
       Rukma mengaku merampungkan disertasi tentang kebijakan E-KTP ini karena sebagai anggota legislatif ia ingin meningkatkan kualitas hidup untuk bisa melayani masyarakat dengan lebih baik.
       “Tujuannya ya ingin meningkatkan kualitas diri dengan belajar lagi. Diharapkan, hal ini bisa menjadi peningkatan kualitas DPRD dalam melayani masyarakat. Bagaimana DPRD membuat keputusan publik berasas pada kepentingan rakyat,” imbuh Rukma.
       Dalam sidang, Rukma mampu mempertahankan disertasinya dengan bijak. Bahkan ia tak segan menyoroti kebijakan E-KTP dan permasalahannya khususnya di wilayah Semarang.
       Dalam pencetakan KTP Elektronik yang sempat bermasalah, Rukma mengatakan bahwa Kota Semarang termasuk salah satu kota yang mampu mengurai permasalahan dan mengatasinya. “Untuk pencetakan di daerah, dengan enam perda di Kota Semarang. Menurut saya sudah sangat detail dan teruji peraturannya. Ini tidak mudah karena membutuhkan proses panjang. Pembuatannya sudah sangat bagus. Kuncinya peraturan tadi,” katanya.
      Menurut Rukma, permasalahan E-KTP yang terjadi dewasa ini dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor Internal dan Eksternal, faktor internal meliputi Sumber Daya Manusia dan faktor eksternal seperti perlengkapan, printer, blanko, tinta E-KTP dan lainnya.
       “Kebetulan kebijakan publik ini kan untuk administrasi publik. Administrasi publik itu mengajari kita, mendidik bagaimana membuat kebijakan yang baik. Bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik. Kebijakan dan pelayanan, bobotnya disitu,” ujar Rukma.
       Sekda Jateng, Sri Puryono yang juga jadi penguji eksternal ikut mengapresiasi Rukma. Dia mengaku, sedang menunggu gebrakan-gebrakan Rukma yang baru, terutama sebagai akademisi.
        “Pertama saya ucapkan selamat kepada pak Rukma Setyabudi yang telah mempertahankan disertasinya dengan gigih dan melalui ujian terbuka dengan baik. Ini sudah melalui proses panjang, panjang sekali, sehingga kalau sudah menyandang Doktor menurut saya sudah mumpuni bagi kita,” kata Sri Puryono.
       Lanjutnya, disertasi ini bisa diimplementasikan, seperti E-KTP itu kan ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi. “Pengalaman lalu, pencetakan E-KTP namun tintanya tidak ada, blanko kosong. Kan tidak boleh seperti itu,” katanya.
       Selanjutnya, terkait KTP-KTP yang bodong itu, pak Rukma sebagai akademisi juga berani menyuarakan, kebenaran, mengusulkan ke pusat adanya revisi ke pusat UUD No.  24 tahun 2013 khususnya pasal 58 ayat 4
Kemanfaatan tentang E-KTP itu.
         “Dengan disertasi yang sudah dipertanggungjawabkan di depan penguji ini, akan ditunggu rakyat sejauh mana implementasinya. Selamat untuk Bapak Rukma dan keluarga. Dr. Drs. Rukma Setyabudi, rakyat menunggu anda untuk berbakti,” kata Sri Puryono. (El)