Home Headline Kasus PRPP, Ganjar Kecewa Putusan Hakim

Kasus PRPP, Ganjar Kecewa Putusan Hakim

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

ganjar

SEMARANG, 23/8 (BeritaJateng.net) – Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo merasa kecewa dengan putusan Hakim Ketua Dwiarso Budi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN), Kota Semarang pada Kamis (20/8) lalu. Pihaknya pun siap mengajukan upaya banding untuk merebut kembali lahan di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah seluas 237 hektare.

Meskipun merasa kecewa, Ganjar mengaku tetap menghormati putusan hakim. Untuk itu, guna menyakinkan bahwa lahan tersebut milik pemprov, pihaknya telah sepakat untuk mengajukan banding.

“Saya cukup terkejut melihat itu (keputusan kekalahan dalam sidang gugatan di PN). Lho kok jadinya seperti ini. Tapi apapun namanya kita akan kawal dan kita siapkan memori untuk banding,” ucapnya saat dikonfirmasi kepada wartawan, Minggu (23/8).

Menurutnya, hakim ketua pada saat sidang gugatan sengketa lahan PRPP tersebut, ada beberapa poin yang janggal. Seperti halnya, hampir seluruh kesaksian yang diajukan oleh para Tergugat tidak didengarkan. Bahkan tidak dimasukan dalam bahan pertimbangan hingga pada amar putusan.

“Dari seluruh proses (sidang gugatan) yang kita ikuti. Hampir seluruh kesaksian kita tidak didengar. Terus ada beberapa poin yang menjadi catatan kita, yang mengganjal. Termasuk hal-hal yang sifatnya administrasi. Seharusnya, itu (sidang gugatan) diputuskan di ruang perdata, seperti di PTUN,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jateng, Bambang Joyo Supeno meminta Pemprov memperkuat dokumen legal formal dalam upaya banding nanti. Pasalnya, perkara perdata menitikberatkan pada kebenaran formal yang mendasarkan pada dokumen yang mempunyai kekuatan pembuktian.

“Tanpa kekuatan dokumen formal, upaya pemprov untuk banding tetap akan kalah. Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan PN,” kata Bambang yang juga Dosen Fakltas Hukum Untag Semarang.

Selain banding, Pemprov sebenarnya bisa melakukan upaya perdamaian selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Pemprov tidak perlu malu untuk bicara dengan PT IPU. Cari solusi yang terbaik agar masyarakat juga tidak dirugikan,” jelasnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinyatakan kalah dalam sengketa lahan di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah seluas 237 hektare. Putusan kekalahan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (20/8).‪ Dalam sengketa, Gubernur Jateng sebagai Tergugat I digugat secara perdata oleh PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) yang diwakili oleh pengacara senior, Yusril Ihza Mahendra.

Gubernur Jateng, dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertifkat Hak Pengolahan Lahan (HPL) di atas tanah sengketa tersebut.

“Menghukum tergugat untuk patuh, dan ikut melaksanan putusan ini dengan sungguh-sungguh,” kata Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto didampingi hakim Antonius Widjantono dan Heri Sumanto itu.

Selain Gubernur, para tergugat dan turut tergugat lain juga dinyatakan bersalah dalam proses penerbitan sertifikat HPL. Tergugat II Yayasan PT PRPP, PT PRPP sebagai tergugat III juga dinyatakan bersalah. Begitu juga dengan turut tergugat I kantor Badan Pertanahan Negara, Kanwil BPN Jateng sebagai turut tergugat II, dan kantor BPN Semarang sebagai turut tergugat III.

Dalam putusannya, hakim berpendapat, apa yang dilakukan tergugat tidak mempunyai dasar hukum. Sengketa lahan seluas 237 hektare yang sertifikatnya dimohonkan oleh tergugat tidak sah, cacat hukum, karena tidak berdasarkan alas hak yang sah.

“Menghukum para tergugat untuk membayar biaya tagggung renteng perkara yang ditaksir sebesar Rp 18 juta. Menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi untuk seluruhnya,” ucapnya.

Menurut hakim, dalam objek perjanjian tanah tanggal 7 Mei 1987 tanah dan pengembangan semula adalah 108 hektare. Kemudian direklamasi dengan menggunakan dana pihak ketiga hingga menjadi 237 hektare. Tanah yang diurug dan direklamasi sebelumnya adalah laut. Pengurugan menggunakan oleh dana pihak ketiga. Namun, dalam pelaporan diatasnamakan menggunakan dana Pemprov Jawa Tengah, hingga dimintakan sertifikat HPL atasnama Pemprov Jawa Tengah.

Gubernur Jateng pun mengeluarkan keputusan tahun 1985 tentang pengamatan areal tanah seluas 108 hektare untuk PRPP. Kemudian diterbikan SK Gubernur tahun 1986 tentang penyerahan pengelolaan tanah kepada yayasan PT PRPP.

“Objek yang dijanjikan masih dikuasai masyarakat setempat. Sehingga harus ada izin lokasi dan pembebasan lahan,” imbuhnya.

Meski dinyatakan kalah, Hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat. Gugatan materiil dan immateriil sebesar Rp 1,6 Triliun tidak dikabulkan oleh majelis hakim. (BJ13)