Home Hukum dan Kriminal Kasus Dana Banpol, Saksi Kembali Sebut Agus Indarto Sebagai Pembuat LPJ Fiktif

Kasus Dana Banpol, Saksi Kembali Sebut Agus Indarto Sebagai Pembuat LPJ Fiktif

mtf_rvkLf_146.jpg[1]

Semarang, 28/8 (Beritajateng.net) – Sidang lanjutan dengan terdakwa kasus dugaan korupsi oleh  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, yang  juga menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Demak, Budhi Achmadi.

Kembali digelar dengan mendatangkan 2 saksi, yakni Tri Wahyu Atmoko alias Acong sebagai penjaga kantor DPD II Partai Golkar dan Siti Zulaikah sebagai  Staf Kesetariatan DPD II Partai Golkar. Untuk diperiksa masalah dugaan korupsi dana bantuan politik (Banpol), untuk partai Golkar tahun 2010-2012 di Pengadilan Tipikor Semarang.

Salah satu saksi Siti Zulaikah mengaku, untuk laporan pertangung jawaban (LPJ) tahun 2010 sampai 2011 yang diduga fiktif, karena saat itu dibuat sendiri oleh Agus Indarto yang saat itu menjabat sebagai Wakil Sekretaris.

“Hal ini bisa dibuktikan dengan memperlihatkan buku besar partai yang dikelola dirinya,” terang Siti dihadapan majelis hakim yang dipimpin Alimin R Sardjono.

Selain itu, Siti mengaku sebagai pegawai kantor DPD Golkar Demak, dirinya mendapat gaji Rp.850ribu setiap bulan, ditahun 2010 sampai 2011 dulu memang pegawainya ada 5 tapi ditahun 2012 tinggal 3, gajinya juga berfariasi ada yang Rp.500ribu juga, tergantung lama tidaknya mengabdi.

Sedangkan saksi kedua Tri Wahyu Atmoko alias acong mengatakan, dirinya selama menjadi pegawai mendapat gaji Rp.750ribu setiap bulan, selain gaji bulanan, kami memang dapat gaji tambahan dari kegiatan-kegiatan partai.

Kuasa hukum terdakwa Theodorus Yosep Parera menjelaskan melihat dari perhitungan kerugian negara dalam kasus ini, jelas menimbulkan tanda tanya. Mengingat hasil pemeriksaan BPK tahun 2011 dan 2012 tidak terdapat laporan temuan dugaan kerugian pada penyaluran dana banpol Partai Golkar Kabupaten Demak.

Menurut Yosep, menilai perbedaan nilai kerugian negara dalam dakwaan jaksa tidak diuraikannya dasar hukum penentuan kerugian negara, harusnya menyebabkan dakwaan kabur dan bukan masuk materi perkara sebagaimana pertimbangan hakim. (BJT03)