Home Headline Kapolri Instruksikan Kapolda Banten Antisipasi Penyelundupan

Kapolri Instruksikan Kapolda Banten Antisipasi Penyelundupan

penyelundupansi

Jakarta, 9/1 (BeritaJateng.net) – Kapolri Jenderal Pol Sutarman meminta Kapolda Banten Brigjen Pol Boy Rafli Amar untuk mengantisipasi potensi kerawanan penyelundupan yang bisa terjadi di wilayah Banten.

“Saya perintahkan untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi melalui pengawasan fungsi intelijen dan kerja sama dengan ‘stakeholder’ (pemangku kepentingan) terkait, sehingga situasi kamtibmas di Banten kondusif,” kata Kapolri di Jakarta, Jumat.

Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengemukakan itu saat melantik dua kapolda yakni Kapolda Banten dan Papua Barat.

Menurut dia, Banten yang berfungsi sebagai daerah penyangga Ibu Kota sekaligus penghubung Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, membuat Banten rawan akan terjadinya penyelundupan barang ilegal maupun penyelundupan manusia.

Selain itu Kapolri juga meminta Boy Rafli untuk mengantisipasi potensi kerawanan di Banten yang bisa memicu terjadinya konflik horizontal akibat perbedaan agama dan keyakinan.

Sementara penanganan terkait mobilitas arus transportasi yang tinggi jelang hari besar keagamaan juga harus menjadi perhatian Kapolda Banten yang baru.

“Penanganan mobilitas arus transportasi mudik agar dilakukan secara komprehensif agar bisa berlangsung lancar, tertib dan aman,” ujarnya.

Boy menjadi Kapolda Banten menggantikan Brigjen Pol Muhammad Zulkarnain yang dimutasi sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Masyarakat Mabes Polri, karena memasuki masa pensiun.

Sementara Brigjen Pol Paulus Waterpauw dilantik sebagai Kapolda Papua Barat. Polda Papua Barat merupakan pecahan Polda Papua yang berkedudukan di Manokwari.

Kapolri meminta kepada kedua kapolda baru agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas mereka yang baru. “Jalankan fungsi dan peran dengan baik, manfaatkan seluruh sumber daya organisasi yang dimiliki,” katanya.

Kapolri juga mengingatkan para kapolda tersebut untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh anggota untuk mencegah terjadinya penyimpangan. “Pengawasan baik secara melekat maupun pengawasan secara struktur dan berjenjang harus dilakukan. Ini penting untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh anggota,” kata dia. (ant/BJ)