Home Lintas Jateng Kantongi Hak Milik Sah, Pemkab Tetap Eksekusi Tempat Karaoke

Kantongi Hak Milik Sah, Pemkab Tetap Eksekusi Tempat Karaoke

666
Pemkab Jepara bersikukuh bongkar tempat karaoke.
Pemkab Jepara bersikukuh bongkar tempat karaoke.
Pemkab Jepara bersikukuh bongkar tempat karaoke.

Jepara, 16/8 (BeritaJateng.net) – Pemerintah Kabupaten Jepara bersikukuh melakukan pembongkaran meski, terus mendapatkan pertentangan dari Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung). Pemkab beralasan memiliki surat sah kepemilikan tanah.

Kabag Humas Hadi Priyanto mengungkapkan selain itu Papepung tak memiliki hak guna maupun hak milik atas tanah yang dijadikan lahan sebagai bangunan tempat karaoke tersebut. lebih dari itu, pihaknya merisaukan dampak moralitas akibat hiburan karaoke bila terus dibiarkan beroperasi.

“Justru alasan degradasi moral itulah yang menjadi alasan kami untuk secepatnya melakuan pembongkaran karaoke di kawasan Pungkruk tersebut,” ujar Hadi

Dia juga mengatakan, tak terpengaruh dengan gugatan class action menganai sejarah status tanah. Menurut Hadi, Papepung mempersoalkan sejarah tanah Pungkruk yang tidak jelas.

“Namun sebelum ada putusan hukum dari Pengadilan Negeri kami masih merupakan pemilik yang sah. Jadi kami berhak untuk menggunakan lahan seluas delapan hektar tersebut,” paparnya.

Pihaknya juga menepis tuduhan tak pernah hadir dalam persidangan class action yang digelar PN Jepara tersebut. Pihaknya juga menegaskan, selama ini PN Jepara tak pernah melarang langkah pembongkaran meski pengadilan tersebut masih menggelinding.

Sementara itu, Wakil Ketua Papepung Mulud menyampaikan banyak kasus asusila dan perceraian bukan karena adanya hiburan karaoke. Dia mengatakan pemerintah tak dapat menggaransi dengan ditutupnya karaoke, kasus asusila akan hilang.

“Tingginya asusila itu faktornya tidak karena karaoke. Apakah perceraian dan asusila akan turun bila karaoke dibongkar,” ucapnya.

Pihaknya menginginkan agar pemerintah dapat mengedepankan musyawarah dibanding cara-cara beraroma paksaan tersebut.

“Kami dapat lebih lentur dengan aturan main yang diinginkan pemerintah, bila tak booleh miras atau larangan lainnya kami akan berupaya menepatinya. Tapi harapan yang selalu kami tunggu-tunggu itu tak kunjung muncul. Justru yang muncul adalah pembongkaran,” ucapnya.

Bahkan pihaknya akan mengedepankan negosiasi sebelum terjadi eksekusi pada 19 Agustus nanti. Tapi bila itu tak mempan pihaknya menegaskan akan melakukan perlawanan. (Bj18)