Home Lintas Jateng KAMMI Purwokerto Tolak Kenaikan Harga BBM

KAMMI Purwokerto Tolak Kenaikan Harga BBM

(dok)

Purwokerto, 18/11 (BeritaJateng.Net) – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Purwokerto, Kabupayen Banyumas, Jawa Tengah, berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berlaku sejak Selasa (18/11), pukul 00.00 WIB.

Dalam aksi yang digelar Selasa (18/11) siang, belasan aktivis KAMMI Purwokerto mengendarai sepeda dan becak dari depan Kampus Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto menuju Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Purwokerto dan Alun-alun Purwokerto.

Selain membawa spanduk bertuliskan “KAMMI Purwokerto Tolak Harga BBM Naik” dan “Salam Gigit Jari Terima Kasih Pak Jokowi”, mereka juga memakai topeng Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, dan Surya Paloh.

Koordinator aksi, Ahmad Khoyron Najjah mengatakan bahwa KAMII Purwokerto menolak kenaikan harga BBM karena sebelumnya harga minyak mentah dunia sudah turun.

“Akan tetapi pemerintah tetap menaikkan harga BBM,” katanya.

Menurut dia, kenaikan harga BBM akan mempengaruhi kenaikan harga-harga bahan pokok.

“Salam dua ribu dan salam gigit jari. Bagi anda dua ribu rupiah itu tidak ada apa-apanya, tetapi bagi kami rakyat kecil, dua ribu rupiah sangatlah besar,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya mengira pemerintahan Jokowi-JK bisa membuat terobosan baru dengan memberantas korupsi dan prorakyat.

Menurut dia, kebijakan menaikkan harga BBM sangat bertolak belakang dengan apa yang dikampanyekan oleh Jokowi-JK.

“Oleh karena itu, kami menyerukan rekomendasi untuk pemerintah, yakni mendorong percepatan pengembangan serta pembangunan sarana dan infrastruktur energi baru terbarukan selain energi fosil atau minyak dan gas bumi,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah harus mampu mengoptimalkan kemampuan nasional dalam eksplorasi sumbe rdaya minyak untuk mencari sumur minyak baru dan merevitalisasi sumur-sumur minyak tua yang berpengaruh pada menurunnya “lifting” (produksi terjual, red.) minyak nasional.

“Buat sistem ‘lifting’ yang terbuka dan transparan, sehingga Indonesia tidak lagi dibodohi oleh perusahaan migas asing. Bangun kilang minyak baru untuk melakukan proses ‘refinery’ dan disitilasi minyak untuk mengubah minyak mentah menjadi minyak jadi sehingga Indonesia tidak lagi mengekspor minyak mentah untuk diolah dan hasilnya kembali dibeli Indonesia,” katanya.

Menurut dia, pemerintah harus menegoisasi ulang kontrak blok pertambangan dan mengambil alih blik pertambangan yang masa kontraknya hampir habis.

Selain itu, kata dia, perketat penerimaan negara dari sektor pajak dalam upaya menyelamatkan negara dan perbarui tranportrasi massal dan perbaiki infrastruktur agar banyak pengendara mobil pribadi beralih ke transportasi publik.

“Buat kebijakan pembatasan kendaraan dan revitalisasi kembali konsumsi BBM terbuang akibat kendaraan pribadi,” katanya. (ant/pri)